Gema juga membeberkan, sebanyak 26,8 persen responden mengaku tidak atau kurang puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Sementara, 2,8 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Tak hanya itu, 42,3 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional selama masa pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi sama
saja dengan periode pertama, 34,6 persen menilai semakin baik, dan 23,1 persen menilai semakin buruk.
Wacana penundaan Pemilu 2024 sendiri kembali mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut beberapa waktu lalu.
Dia mengaku sudah berkeliling Indonesia dan menyerap aspirasi dari masyarakat.
Cak Imin merupakan pimpinan partai politik yang pertama kali mencuatkan kembali isu penundaan Pemilu 2024.
Dia mengaku sudah berkeliling Indonesia dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Hasilnya, pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19 masih berjalan.
Jika pemungutan suara digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024, dia cemas pemulihan ekonomi jadi terhambat.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan lalu mendukung usulan penundaan pemilu 2024.
Secara garis besar, alasannya sama dengan Cak Imin yakni seputar pemulihan ekonomi.
Dukungan atas usulan itu juga datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku telah mendapat aspirasi dari para petani sawit di Siak, Pekanbaru, yang ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, hingga 2027 atau 2028.
Para petani itu menurut Airlangga, merasa kebijakan Presiden Jokowi telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.
“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis (24/2).
Airlangga berjanji bakal menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat DPR dan bakal membahasnya bersama ketua umum partai politik lainnya.