TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua minggu berlalu, wacana Pemilu 2024 masih ramai diperbincangan berbagai kalangan masyarakat.

Namun hingga hari ini, Presiden Jokowi belum bersikap soal wacana tersebut.

Oleh karena itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil sikap tegas terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Menurut dia, sikap diam Presiden justru akan membuat masyarakat berspekulasi bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkhianati reformasi.

"Karenanya agar tak terus-menerus menjadi bola liar dan berpotensi menjerumuskan Presiden Jokowi dari jebakan politik yang bisa menjadikannya sebagai Malin Kundang reformasi, Presiden Jokowi mesti segera bersikap tegas dan menjelaskan sikapnya ke publik terhadap isu ini," kata Kamhar seperti dilansir dari Kompas.TV, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: Daftar Parpol yang Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024: Partai Nasdem, PDIP hingga PSI

Menurut dia, ketegasan sikap Jokowi akan mengakhiri polemik yang terjadi di ruang publik. Di samping juga akan memperjelas posisinya terhadap orang-orang dekatnya yang mencoba untuk menjerumuskannya.

"Tak boleh hanya diam apalagi melakukan pembiaran sampai isu ini berlalu, karena jika demikian, menjadi berdasar jika publik kemudian berpikir bahwa ini atas sepengetahuan dan sesuai dengan kehendak Pak Jokowi sendiri."

"Kami percaya tidak demikian, karenanya Pak Jokowi segera bersuara dan mengambil tindakan yang dipandang perlu," ujarnya.

Kamhar lalu menyinggung tentang hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menemukan bahwa 66,3 persen masyarakat merasa cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Namun, kata dia, 68-71 persen masyarakat tidak menghendaki adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabat presiden, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi pasca pandemi, maupun alasan pemindahan ibu kota negara (IKN).

"Termasuk 64 persen menghendaki tetap pemilu pada 2024 nanti untuk pergantian kepemimpinan nasional sekalipun masih tetap pandemi," ujarnya.

Diam dan multitafsir

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, jika presiden terus diam, bisa muncul spekulasi di publik kalau pemerintah mendukung.

"Jika terus seperti ini, Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024," kata Mardani dikutip dari Kompas.tv, Kamis (3/3/2022).