"Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," tuturnya.

Diberitakan, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali dimunculkan oleh para elite politik.

Mereka di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun hingga kini belum ada respons tegas dari Presiden Jokowi perihal usulan penundaan pemilu tersebut.

Sementara PDI Perjuangan sebagai partai politik pro pemerintahan Jokowi sudah bersikap terkait hal itu.

Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan partainya akan tetap bertahan pada konstitusi yakni menolak penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Penolakan itu juga ditegaskan oleh Budiman Sudjatmiko jika nantinya dinamika politik berubah seiring dengan perkembangan waktu dan zaman.

Sebagai cara untuk menjaga komitmennya itu, PDI-P siap bertarung di DPR RI.

"Bertahan, tinggal kita bertarung saja di parlemen dan menurut saya ini adalah kewajiban moral kita untuk menjaga semangat reformasi ya. Saya kira itu," kata Budiman saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2022).

Wasekjen DPP PKB Luqman Hakim meminta kepada seluruh ketua umum partai politik dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk duduk bersama membicarakan wacana penundaan Pemilu 2024 mendatang.

Ia menjelaskan, usulan duduk bersama dengan para pemimpin bangsa karena melihat ada arus mayoritas masyarakat yang menolak wacana penundaan pemilu. Gambaran itu tercermin dari temuan beberapa lembaga survei yang telah diumumkan beberapa hari terakhir ini.

Selain itu, ia juga menyaksikan dalam jumlah lebih banyak partai koalisi pemerintah menolak wacana penundaan pemilu 2024, setidaknya terlihat dari pernyataan pimpinan partsi politik seperti PDIP, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan PPP.

"Saya juga menyaksikan gelombang penolakan yang besar wacana penundaan pemilu 2024 dari kekuatan masyarakat sipil. Pada akhirnya kita kembali ke prinsip demokrasi dengan mengambil keputusan berdasarkan arus suara terbanyak."

"Dengan mekanisme pemimpin bangsa duduk satu meja yang diikuti para pemimpin bangsa bersama Presiden Jokowi seperti di atas, maka diharapkan tidak ada lagi manuver-manuver dari mana pun, untuk menunda Pemilu 2024," kata Luqman kepada Kompas TV, Rabu (4/3/2022).

Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com