TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua minggu berlalu, wacana Pemilu 2024 masih ramai diperbincangan berbagai kalangan masyarakat.

Namun hingga hari ini, Presiden Jokowi belum bersikap soal wacana tersebut.

Oleh karena itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil sikap tegas terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Menurut dia, sikap diam Presiden justru akan membuat masyarakat berspekulasi bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkhianati reformasi.

"Karenanya agar tak terus-menerus menjadi bola liar dan berpotensi menjerumuskan Presiden Jokowi dari jebakan politik yang bisa menjadikannya sebagai Malin Kundang reformasi, Presiden Jokowi mesti segera bersikap tegas dan menjelaskan sikapnya ke publik terhadap isu ini," kata Kamhar seperti dilansir dari Kompas.TV, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: Daftar Parpol yang Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024: Partai Nasdem, PDIP hingga PSI

Menurut dia, ketegasan sikap Jokowi akan mengakhiri polemik yang terjadi di ruang publik. Di samping juga akan memperjelas posisinya terhadap orang-orang dekatnya yang mencoba untuk menjerumuskannya.

"Tak boleh hanya diam apalagi melakukan pembiaran sampai isu ini berlalu, karena jika demikian, menjadi berdasar jika publik kemudian berpikir bahwa ini atas sepengetahuan dan sesuai dengan kehendak Pak Jokowi sendiri."

"Kami percaya tidak demikian, karenanya Pak Jokowi segera bersuara dan mengambil tindakan yang dipandang perlu," ujarnya.

Kamhar lalu menyinggung tentang hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menemukan bahwa 66,3 persen masyarakat merasa cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Namun, kata dia, 68-71 persen masyarakat tidak menghendaki adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabat presiden, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi pasca pandemi, maupun alasan pemindahan ibu kota negara (IKN).

"Termasuk 64 persen menghendaki tetap pemilu pada 2024 nanti untuk pergantian kepemimpinan nasional sekalipun masih tetap pandemi," ujarnya.

Diam dan multitafsir

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, jika presiden terus diam, bisa muncul spekulasi di publik kalau pemerintah mendukung.

"Jika terus seperti ini, Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024," kata Mardani dikutip dari Kompas.tv, Kamis (3/3/2022).

"Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," tuturnya.

Diberitakan, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali dimunculkan oleh para elite politik.

Mereka di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun hingga kini belum ada respons tegas dari Presiden Jokowi perihal usulan penundaan pemilu tersebut.

Sementara PDI Perjuangan sebagai partai politik pro pemerintahan Jokowi sudah bersikap terkait hal itu.

Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan partainya akan tetap bertahan pada konstitusi yakni menolak penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Penolakan itu juga ditegaskan oleh Budiman Sudjatmiko jika nantinya dinamika politik berubah seiring dengan perkembangan waktu dan zaman.

Sebagai cara untuk menjaga komitmennya itu, PDI-P siap bertarung di DPR RI.

"Bertahan, tinggal kita bertarung saja di parlemen dan menurut saya ini adalah kewajiban moral kita untuk menjaga semangat reformasi ya. Saya kira itu," kata Budiman saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2022).

Wasekjen DPP PKB Luqman Hakim meminta kepada seluruh ketua umum partai politik dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk duduk bersama membicarakan wacana penundaan Pemilu 2024 mendatang.

Ia menjelaskan, usulan duduk bersama dengan para pemimpin bangsa karena melihat ada arus mayoritas masyarakat yang menolak wacana penundaan pemilu. Gambaran itu tercermin dari temuan beberapa lembaga survei yang telah diumumkan beberapa hari terakhir ini.

Selain itu, ia juga menyaksikan dalam jumlah lebih banyak partai koalisi pemerintah menolak wacana penundaan pemilu 2024, setidaknya terlihat dari pernyataan pimpinan partsi politik seperti PDIP, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan PPP.

"Saya juga menyaksikan gelombang penolakan yang besar wacana penundaan pemilu 2024 dari kekuatan masyarakat sipil. Pada akhirnya kita kembali ke prinsip demokrasi dengan mengambil keputusan berdasarkan arus suara terbanyak."

"Dengan mekanisme pemimpin bangsa duduk satu meja yang diikuti para pemimpin bangsa bersama Presiden Jokowi seperti di atas, maka diharapkan tidak ada lagi manuver-manuver dari mana pun, untuk menunda Pemilu 2024," kata Luqman kepada Kompas TV, Rabu (4/3/2022).

Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com