TRIBUNNEWS.COM, JAKATA - PKB yang sudah lama mendeklarasikan diri sebagai Partai Hijau atau Green Party harusnya bersuara keras terkait kerjasama PBNU dengan Korporasi Sawit.

Ini momentum untuk menunjukkan kepedulian PKB terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perkebunan sawit seperti kebakaran hutan.

Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra), Fadli Harahab, dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Kerja Sama PBNU dan Korporasi Sawit Tuai Kritik Aktivis Lingkungan

"Selain itu, kongsi PBNU dan Korporasi Sawit juga akan menjadi kendala upaya pemulihan lahan gambut," ujar Fadli.

Menurut dia, PKB yang punya irisan dengan NU paling tepat untuk menjadi kekuatan politik yang bisa mengoreksi ketika PBNU dianggap kurang pas dalam langkah kerjasama dengan pihak lain yang punya pitensi berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

"Terlepas PBNU punya argumentasi bahwa kerja sama itu tetap memperhatikan ekosistem perkebunan sawit berkelanjutan, tetapi nyatanya bahwa selama ini mayoritas persoalan yang timbul di kalangan rakyat justru karena berhadapan dengan korporasi sawit," ujarnya.

Fadli mengatakan penyerobotan lahan, konflik agraria, dan persoalan yang timbul selama ini menunjukkan bahwa korporasi sawit adalah persoalan, baik dalam kaitan dengan ketidakadilan terhadap rakyat maupun terkait dengan kerusakan lingkungan.

"Jauh lebih tepat ketika PBNU fokus pada upaya untul pemulihan lahan gambut pemulihan hutan alami melalui program penghijauan daripada berkongsi dengan korporasi sawit yang justru akan banyak mudaratnya," ujar dia.

Ditegaskan bahwa Ini momentum politik PKB bersuara menunjukkan keberpihakannya sebagai Partai Hijau yang peduli pada lingkungan dan keberpihakannya pada rakyat kecil yang selama ini menjadi korban penyerobotan lahan oleh korporasi sawit seperti terjadi di beberapa daerah.

Baca juga: Menko Airlangga dan Ketum PBNU Pimpin Replanting Peremajaan Sawit Rakyat di Muara Enim

Seperti diketahui, PBNU bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meneken Nota Kesepahaman (MoU) terkait akselerasi dan percepatan implementasi peremajaan sawit rakyat.

Penandatanganan MoU antara PBNU, BPDPKS, dan Gapki tersebut, kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, merupakan salah satu jalan kontribusi NU dalam mendorong kemajuan bangsa melalui pengelolaan sawit sebagai salah satu komoditi pertanian terbesar Indonesia.