TRIBUNNEWS.COM - Baliho-baliho yang berisi tagar "2024 Setia Bersama Jokowi" dengan menampilkan wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghiasi sejumlah ruas jalan.

Mengutip Kompas Tv, baliho yang mengisyaratkan dukungan kepada Jokowi untuk menjabat tiga periode terlihat di Riau, Palembang, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung Selatan.

Dikabarkan, baliho-baliho tersebut dipasang oleh relawan Koalisi Bersama Rakyat (Kobar).

Melihat situasi tersebut, Deklarator Kobar, Sahat Martin Sinurat buka suara.

Sahat menjelaskan bahwa baliho tersebut merupakan bentuk aspirasi rakyat, khususnya dari masyarakat Kobar.

Kendati demikian, keputusan terkait masa jabatan presiden, tetap kembali pada MPR.

"Itu (baliho) yang kemudian menjadi aspirasi dari Kobar."

Baca juga: Survei Ungkap 4 Alasan Isu Penundaan Pemilu & Presiden 3 Periode Layu Sebelum Berkembang

"Kita bersuara kepada MPR agar MPR melakukan kajian, melakukan pembahasan untuk menilai kira-kira (akan membuat kebijakan) yang ideal itu seperti apa."

"Apakah dua periode seperti sekarang atau justru tiga periode."

"Jadi jika kemudian tiga periode adalah waktu yang ideal untuk menyelesaikan agenda pembangunan, maka MPR bisa melakukan sidang amandemen," terang Sahat.

Pandangan Wacana 3 Periode bagi PDIP

Sementara itu, terkait wacana penundaan pemilu, Partai PDI Perjuangan menolaknya.

Menurut Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, wacana tersebut sama saja melanggar konstitusi.

Oleh karena itu, ia menegaskan PDIP menolak usulan penundaan pemilu.

Termasuk penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. 

Baca juga: Bahas Wacana Penundaan Pemilu Bersama Airlangga, Surya Paloh: Tak Perlu Ada Diskursus Berkepanjangan

Sikap PDIP ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, soal komitmen bernegara. 

"Kami dari berbagai pembekalan pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Megawati, jauh sebelumnya, beliau selalu menekankan pentingnya komitmen bernegara."

"Yakni kepatuhan kepada konstitusi dan perundang-undangan."

"Kalau di situ saya berpandangan Ibu Mega itu orang yang memegang teguh hal-hal yang prinsip dan nggak bisa ditawar-tawar dalam konteks itu."

"Terkait dengan adanya usulan untuk melakukan penundaan Pemilu atau segala macam, nah prinsipnya kalau PDIP Perjuangan menolak," tegas Masinton dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (28/2/2022).

Mahfud MD Beberkan Respon Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, membeberkan respon Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya wacana masa jabatan tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Mayoritas Pendukung Bakal Capres Menolak Penundaan Pemilu 2024

Mahfud menjelaskan Jokowi tidak pernah membahas isu penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden.

"Ditubuh pemerintah sendiri sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wapres."

"Baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun, tidak ada (pembahasan) di Pemerintah."

"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut," tegas Mahfud dalam konferensi pers virtual yang disiarkan YouTube Kemenko Polhukam RI, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Penundaan Pemilu Dinilai Bisa Picu Gelombang Protes Besar, Pengamat: Masyarakat Juga Bakal Terbelah

"Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Is

Justru Jokowi meminta agar segera ada penetapan terkait tanggal pemilu 2024.

Hingga, Jokowi bersama KPU dan DPR sepakat tanggal 14 Februari 2024, Pemilu digelar.

tana Merdeka pada tanggal 11 November 2021. Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024, sesuai dengan yang diusulkan oleh KPU dan DPR," jelas Mahfud.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)