"Saya yakin nggak ada reshuffle. Tidak ada alasan untuk membuat reshuffle," kata dia.

Meski begitu, Paloh mengaku tetap menghargai semua keputusan yang akan diambil Presiden Jokowi terhadap jajaran kabinetnya.

Sebab, keputusan untuk mengganti atau tidak kabinet menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Namun demikian ia meyakini Jokowi tidak akan melakukan reshuffle selama roda pemerintahan dan kinerja menterinya berjalan baik.

"Kecuali, presiden yang memiliki hak prerogatif, mengatur kabinetnya, merasa ada sesuatu yang tidak tepat. Fungsi dan peran yang dijalankan pembantunya," ucap Paloh.

Airlangga menambahkan bahwa ke depan banyak tantangan yang akan dihadapi dunia, termasuk Indonesia.

Tantangan itu dari pandemi Covid-19 hingga efek dari konflik Rusia-Ukaraina.

"Kita menghadapi tantangan dua tahun covid yang belum berakhir, kemudian tantangan terakhir terjadinya ketegangan geopolitik di Ukraina dan itu berdampak pada nasional. Tentunya transmisi daripada kenaikan harga-harga komoditas, kemudian inflasi di dunia dan tentunya ini super komoditas ini ada yang diuntungkan," lanjutnya.

Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa efek dari tantangan itu sudah dirasakan masyarakat Indonesia, yakni dengan kelangkaan minyak goreng.

"Tentunya ini menjadi perhatian kami di mana kebijakan kebijakan publik ke depan tentunya diharapkan bisa menyejahterakan dan membuat masyarakat aman terutama mendekati lebaran nanti," ujarnya.(tribun network/mam/dod)