KPK juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan IKN Nusantara.

Alex menekankan koordinasi diperlukan supaya tidak terjadi penyimpangan atau korupsi di proyek tersebut.

Baca juga: Berkas Dinyatakan Lengkap KPK, Tersangka Penyuap Bupati Penajam Paser Utara Segera Diadili

Diberitakan, Alex mengungkapkan mendapat informasi adanya pihak yang diduga bagi-bagi kaveling di lahan IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini diungkapkan Alex berdasarkan temuan dari informan KPK.

Namun, Alex tidak menjelaskan lebih lanjut soal sosok informan yang dimaksud.

Alex, mengungkapkan temuan tersebut saat rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi secara hybrid.

Turut hadir dalam rakor tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Wakil Menteri Perhubungan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.

Jokowi juga memilih petinggi Sinarmas Land, Doni Rahayu untuk mendampingi Bambang.

Sebagai doktor di bidang infrastruktur dari Universitas California, Berkeley, Bambang Susantono jadi wakil Presiden Asian Development Bank.

Ia juga menjadi Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia.

Tak hanya Bambang, Doni Rahayu juga memiliki jejak rekam di bidang pengembangan kota.

Doni yang saat ini menjadi Direktur Pelaksana Kantor Presiden Sinarmas Land juga tercatat sebagai pengembang kota mandiri Bumi Serpong Damai (BSD).