Salah satu contoh kasus misalnya pengujian UU Ibu Kota Negara (IKN) yang diajukan masyarakat sipil, di mana Anwar Usman sebagai hakim MK akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agenda dan kepentingan politik presiden. Dimana, presiden salah satu pihak “tergugat” dalam perkara JR tersebut. 

"Kalau kita komparasi di negara lain, sangat mudah sekali pejabat publiknya mundur kalau ada potensi konflik kepentingan dan perang batin sebagai pejabat publik, meletakkan soal patut tidak patut, layak tidak layak. Sementara di Indonesia fenomena tabiat yang ganjil," katanya.

Baca juga: Sosok Idayati, Adik Kandung Presiden Jokowi yang akan Menikah dengan Ketua MK Anwar Usman

Apalagi, lanjut Pangi, bagaimana mungkin seorang Hakim Konstitusi bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya jika pihak yang berperkara dalam suatu persidangan mempunyai hubungan kekerabatan dan atau keluarga dengan salah satu hakim? 

Code of conduct hampir di semua negara bahwa hakim wajib mundur jika menangani perkara yang salah satu pihaknya mempunyai hubungan kekerabatan, sedarah, semenda dan atau keluarga dengan hakim tersebut. 

"Tujuannya sederhana demi menjaga keluhuran martabat dan kehormatan serta kewibaaan seorang hakim dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan," terangnya.

Walaupun dirinya yakin, rasa- rasanya Ketua MK Anwar Usman tidak bakal mau mundur, karena merasa tidak ada yang dilanggar. 

Namun kembali ini soal legitimasi, soal citra, soal trust, yang paling sulit itu meningkatkan animo trust building. 

"Rakyat patuh ke pemerintah karena mereka percaya selama ini ke presidennya, ada trust di sana, tapi kalau rakyat distrust, maka pemerintah tidak mendapat dukungan kepercayaan dari rakyat, itu musibah terbesar, yang mahal itu kepercayaan (trust) dari rakyat. Konflik kepentingan sedikit banyaknya menganggu citra dan trust pemerintah itu tadi," jelasnya.