News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Masa Jabatan Presiden

Daftar 4 Menteri yang Pernah Bicara Isu Penundaan Pemilu 2024, Ada Luhut hingga Bahlil Lahadalia

Penulis: Inza Maliana
Editor: Wahyu Gilang Putranto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Berikut daftar empat menteri yang pernah bicara isu tentang penundaan pemilu 2024 yang kini dilarang Presiden Jokowi.

Meski begitu, Luhut mengaku enggan membuka data tersebut ke publik.

Baca juga: Jokowi Marahi Menteri & Perintahkan Setop Wacana Penundaan Pemilu, Jubir: Pak Luhut Pasti akan Patuh

"Ya janganlah, buat apa dibuka?,” kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022), dikutip dari Kompas.com.

Luhut juga mengaku mendengar aspirasi tersebut secara langsung.

Menurutnya, banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

"(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," kata Luhut lagi.

3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga pernah bicara mengenai isu penundaan pemilu 2024.

Kala itu, ia menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Presiden Joko Widodo berlanjut sampai tiga periode.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari Kompas.com.

Namun, Airlangga mengatakan, sebagai ketua umum partai dirinya harus siap menerima aspirasi tersebut.

Ia menyebutkan, tugas ketua umum partai adalah menyerap aspirasi rakyat, termasuk aspirasi agar masa jabatan Jokowi diperpanjang.

Ia berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

4. Mendagri Tito Karnavian

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini