Menurutnya, Presiden sudah tegas memberikan pernyataan terkait hal tersebut.

"Saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia sudahlah cukup jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periodelah, perpanjanganlah.”

“Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu. jangan jadi bahan gorengan yang engga berkualitas," ucapnya.

Dikatakan, saat ini sedang fokus bekerja dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan mengantisipasi dampak akibat dari perang antara Rusia dengan Ukraina.

Pemerintah pun sedang menyusun skenario, karena kondisi geopolitik di Eropa berdampak pada ekonomi Indonesia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.

Pernyataan tersebut, disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Negara, Jakarta yang ditayangkan di kanal YouTube Sektretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi."

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, agar para menteri memiliki sense of crisis atau rasa kepekaan terhadap situasi global yang sedang sulit ini.

Khususnya, terkait permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia.

“Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat.”

“Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat, enggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi,” ucapnya.

Baca juga: Relawan ABJ Apresiasi Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi menyebutkan bahwa Menko Marves itu siap menaati perintah Presiden Jokowi terkait larangan membuat polemik di tengah masyarakat.