Utamanya terkait wacana penundaan Pemilu 2024 atau pun perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Ya Pak Luhut pasti akan mematuhi arahan Presiden Jokowi," ujar Jodi Mahardi, Rabu (6/4).

Jodi mengklaim selama ini Luhut selalu bekerja maksimal menyejahterakan masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

"Pak Luhut hari ini juga tetap fokus mengawal pemulihan ekonomi pasca Pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin," kata Jodi.

Wakil Ketua Umum Partai PAN: Wacana Penundaan Pemilu Kini Sudah Tertutup

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menanggapi pernyataan Jokowi yang meminta menterinya tida mengungkit penundaan Pemilu.

Ia menilai, wacana penundaan pemilu kini sudah tertutup setelah Presiden melontarkan pernyataanya.

"Saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu, artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," katanya kepada Tribunnews.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Lebih lanjut, Bima mengakui, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), satu di antara tokoh yang mengusulkan penundaan Pemilu.

Namun, Zulhas juga sudah mengklarifikasi, hal itu sebatas usulan dan realitas politiknya tidak memungkinkan.

Tanggapan Pengamat: Bagus, Banyak Menteri Urus Kampanye

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menilai apa yang diserukan oleh Presiden Jokowi merupakan langkah bagus.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Pasalnya, para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu.

Di antaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.