TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan PPN 12 persen.
Juru Bicara PSI, I Putu Yoga Saputra, mengungkapkan PDIP dulu terlibat dalam panitia kerja (panja) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Ketua Panja UU HPP juga berasal dari PDIP.
"Kami sangat menyesalkan sikap PDIP. Lihat jejak digital, PDIP menjadi pengusul dan terlibat dalam panja UU HPP. Bahkan Ketua Panja dari PDIP. Kalau sekarang mereka menolak, apa namanya? Ya, pahlawan kesiangan," kata Yoga Saputra, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).
PPN 12 persen kata Yoga, sudah menjadi amanat UU.
Dirinya menilai, kalau tidak dijalankan, justru akan melanggar hukum dan mengundang risiko sosial.
“Kenaikan itu bermanfaat dalam jangka panjang terkait peningkatan penerimaan negara untuk membiayai sejumlah hal, termasuk program kesejahteraan sosial. Ujung-ujungnya akan kembali ke rakyat,” ujar Yoga.
Satu hal lain, Fraksi PDIP adalah fraksi terbesar di DPR RI. Mereka sangat bisa mengarahkan pembahasan sebuah UU.
“Kalau mereka tidak ada di parlemen atau fraksi kecil, okelah. PDIP itu fraksi terbesar di DPR. Tidak ada catatan sama sekali mereka menolak saat pembahasan,” pungkas Yoga.