Baca tanpa iklan
Karena itu tak ada alasan untuk menggantung lama kasus yang justru membuat citra DPR akan tampak buruk di kata publik.
"MKD harus bisa meredam cemoohan publik dengan memastikan proses cepat atas tindakan anggota yang menonton konten porno tersebut," ucapnya.
Sorotan dan cemoohan publik dengan mudah juga terarah ke fraksi dan partai jika tak ada tindakan cepat untuk menegur anggota yang bersangkutan.
Baca juga: Viral Seorang Anggota Komisi IX DPR Diduga Saksikan Video Porno Saat Rapat Pembahasan Vaksinasi
"Sebagai anggota DPR yang merupakan figur publik, sensitivitas terhadap situasi dan waktu mutlak diperlukan. Yang begini mestinya sudah tak perlu jadi masalah lagi jika anggota DPR disiplin pada dirinya sendiri sekaligus beretika," tandasnya.