TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal membandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan era Soeharto soal jaminan perumahan untuk masyarakat.

Seharusnya, rumah untuk rakyat bisa dibeli tanpa uang muka alias down payment (DP).

Kritik tersebut diungkap saat dirinya hadir acara peringatan hari buruh sedunia (May Day) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Sabtu (14/5/2022).

Awalnya, Iqbal menuntut negara bisa menjamin warga untuk memiliki rumah.

Menurutnya, negara harus mengintervensi pasar agar pembelian rumah tidak boleh mengikuti mekanisme pasar.

"Jaminan perumahan kita reduce harga rumah tidak boleh di mekanisme pasar. Negara harus intervensi pasar. 35 % rumah harus tanpa DP," kata Said Iqbal.

Ia menuturkan cicilan yang dibayar warga juga harus disesuaikan dengan gaji yang diterimanya setiap bulan. Yakni, sepertiga dari pesangon yang diterimanya setiap bulan.

Baca juga: Aliansi Buruh Sentil Kegagalan Anies Baswedan Soal Air Bersih, Bandingan Dengan Presiden Erdogan

"Cicilan hanya sepertiga dari pesangon yang diterima. Bisa gak? bisa. orang ini negara kaya kok APBN negaranya Rp 3000 triliun. Kita punya negara terkaya nomor 7," jelas Iqbal.

Iqbal kemudian membandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan zaman Soeharto.

Ia menyatakan presiden kedua Indonesia itu bisa mewujudkan rumah tanpa uang muka.

"Jangan real estate jangan gunakan afersi. Gunakan perumnas zaman Pak Harto bisa kenapa kita tidak bisa sekarang. APBN kita 10 kali lipat waktu zaman Soeharto," pungkasnya.