Tugas itu meliputi perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan, dan/atau penyesuaian persyaratan serta jumlah pinjaman yang diterirna oleh perusahaan patungan.

Tugas kedua yakni menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

8. Menteri Perhubungan

Luhut Binsar Panjaitan pernah menjadi pejabat sementara Menteri Perhubungan menggantikan pekerjaan Budi Karya Sumadi lantaran terpapar virus Covid-19.

Sejak dinyatakan positif dan dibenarkan oleh pihak istana, posisi Budi Karya sebagai Menhub didisposisi sementara kepada Luhut Binsar Pandjaitan pada Maret 2020.

9. Menteri ESDM Ad Interim

Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pejabat sementara Menteri ESDM.

Luhut yang juga Menko Maritim ini diminta sementara menggantikan Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat.

"Menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Menko Kemaritiman sebagai penanggung jawab Menteri ESDM sampai diangkatnya menteri definitif," jelas Mensesneg Pratikno dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Satu hari setelah ditunjuk menggantikan Archandra Tahar, Luhut langsung mendatangi Kantor Kementerian ESDM pada Selasa (16/8/2016).

Kedatangan Luhut yang mengenakan jas hitam kemeja putih berdasi merah ‎langsung disambut oleh jajaran pejabat eselon I.

10. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Luhut juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi benih lobster.

Tak mau pusing dijuluki menteri segala urusan

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkommarinves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) kerap disebut-sebut oleh masyarakat menteri segala urusan.

Pasalnya ia kerap diminta Presiden Jokowi membawahi sejumlah kementerian yang dianggap gagal menjalankan tugas dan dinilai sebagian orang memiliki kedekatan yang berlebihan dengan Presiden.

Menteri Luhut mengatakan dia tau sebutan itu dan beberapa kali mendengarnya, baik dari cerita istri, anak maupun stafnya.

Ia menjelaskan posisinya saat ini merupakan Menteri yang membawahi sekiranya 7 Kementerian, dimana ia harus mengintegrasikan kinerja ketujuh kementerian itu.

“Misalnya di bawah saya ada Kementerian PUPR yang mengurusi masalah jalan tol, apa saya harus berkoordinasi dengan Kemen PUPR saja, kan tidak. Pasti berkoordinasi juga dengan Kementerian ATR/BPN, Pemda dan seterusnya. Jadi penyelesaiannya tuntas,” kata Menkomarinves saat di wawancara presenter Andy F Noya di acara TV, Minggu (25/7/2021)

Luhut mengatakan orang yang tidak paham akan menganggap semua dirinya yang mengatur.

Namun ia tidak mau ambil pusing dengan anggapan masyarakat yang tidak memahami tugas pokoknya, karena baginya yang terpenting adalah menjalankan proyek yang menjadi tugasnya, agar dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kepercayaan yang berlebihan Presiden Jokowi kepada Menteri Luhut bagi sebagian orang yang mengkritisi pemerintahan dinilai tidak wajar.

Luhut kerap diminta memimpin setiap kali ada kementerian yang tidak bisa menjalankan tugasnya.

PR Luhut Atasi Persoalan Minyak Goreng

Dikutip dari Kompas.com, berikut pekerjaan rumah dan yang akan dilakukan Luhut?

- Memastikan ketersediaan minyak goreng

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan, Presiden meminta Luhut untuk membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa dan Bali," kata Jodi kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Penuturan Jodi, Luhut tak sendiri dalam melaksanakan tugas ini. Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku koordinator.

Selain itu, beberapa kementerian juga turut dalam teknis pelaksanaan tugas, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.

- Membantu pengembangan sistem aplikasi

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, peran Menko Marves dalam pendistribusian minyak goreng juga membantu mengembangkan sistem aplikasi pemerintah.

Sistem aplikasi tersebut akan digunakan untuk pendistribusian minyak goreng dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sebelumnya pemerintah meluncurkan sistem aplikasi "SiMirah" untuk mendistribusikan minyak goreng dengan menggunakan KTP.

"Nah ini kita ngembangin sistem baru lagi atau SiMirah-nya diperkuat biar enggak hanya pakai KTP tapi pakai NIK. Kata Pak Luhut NIK saja, makanya dibantuin," ujar Oke saat ditemui Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Sementara Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto yang sempat mewakili kehadiran Luhut dalam rapat bersama Kemendag pada Senin (23/5/2022), mengatakan bahwa pihaknya hanya membantu penanganan minyak goreng dalam negeri.

"Kita bantu-bantu saja," ujar pria yang disapa Seto ini, singkat.

Seto juga memastikan, koordinasi penanganan persoalan minyak goreng tidak berubah alias tidak dialihkan ke Luhut.

"(Koordinasi) sama kok, tidak ada yang berubah. Tidak ada ambil alih," kata Seto.(Tribunnews.com/Kompas.com/Tim)