Jabatan pimpinan tinggi dimaksud dapat pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

“Itu artinya membolehkan, dengan jelas bahwa TNI-Polri bisa menjadi Pj,” kata Ujang.

“Itu menjadi keputusan MK yang menurut saya, walaupun mereka ahli hukum, belum tentu membuat keputusan yang adil.”

Baca juga: Pengamat Soroti Urgensi, Prosedur, dan Kepatutan Soal Perwira TNI Aktif Jabat Pj Bupati Seram Barat

Dia memberi alasan mengapa dirinya menyatakan bahwa putusan MK yang dinilai tidak adil.

Sebab, kata dia, aturan tersebut membahayakan dalam konteks demokrasi di Indonesia.

“Sebenarnya demokrasi bisa hancur dengan keputusan-keputusan hukum itu. (Meskipun) Memang kita sebagai anak bangsa ahrus menghormati keputusan mk itu, tetapi keputusan MK itu mesti kita kritisi juga,” ujarnya.

Hal serupa turut disampaikan Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa. Dia menilai penunjukkan penjabat dari kalangan TNI-Polri memang sah secara hukum dan konstitusi.

Namun dia menilai, keputusan tersebut juga bisa berdampak bagi psikologis politik masyarakat

“Dari sisi psikologi politik, tentunya ini akan berpengaruh. Pengaruhnya itu adalah dari sisi intervensi politik yang cenderung pasti bisa digunakan oleh rezim yang berkuasa,” kata Herry saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (26/5/2022).

Dia menilai, penunjukkan penjabat daerah dari kalangan TNI-Polri erait kaitannya dengan kepentingan politik menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Sebagai contoh, sambung dia, posisi Jenderal (purn) Tito Karnavian yang ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Pasti kepentingannya politik praktis, sehingga dari sisi psikologi politik ini mungkin akan berpengaruh dari konteks ini,” kata Herry.

Baca juga: Kontras Kritik Keras Penunjukan Perwira TNI Aktif Jadi Pj Bupati Seram Barat

Meskipun dia mengakui, penunjukkan penjabat dari kalangan TNI-Polri tidak melanggar hukum. Terlebih, itu pula hak perogeratif Presiden yang juga tidak bisa dibantah.

“Tapi dari sisi sikologi politik, ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk,” ujarnya.