Menurut Dr Siti Fadilah Supari, seorang spesialis kardiologi yang menjabat sebagai menteri kesehatan Indonesia dari 2004 hingga 2009, kemanjuran keseluruhan penelitian Amerika dipertanyakan.

“Meskipun mereka fokus pada malaria dan tuberkulosis, hasilnya selama 40 tahun di Indonesia tidak signifikan”, kata Siti Fadilah dikutip dari Sputnik, Sabtu (28/5/2022).

Dia menambahkan bahwa perjanjian antara Indonesia dan AS tentang pendirian laboratorium berakhir pada 1980.

Siti Fadilah juga menyebutkan kurangnya keterlibatan dari staf kesehatan Indonesia dalam proyek laboratorium tersebut sebagai alasan lain yang perlu dikhawatirkan.

"Tetapi kemungkinan memperoleh spesimen dari pasien menular untuk tujuan penelitian dan mengangkutnya ke luar negeri oleh staf Amerika dengan status diplomatik, mungkin, adalah bendera merah terbesar bagi menteri," kata Siti Fadilah.

Baca juga: Rusia Mulai Kepung Sievierodonetsk, Militer Ukraina Terancam Mundur Agar Tak Terjebak

Pada saat itu, Siti Fadilah Supari melancarkan perlawanan terhadap regulator kesehatan global dan perusahaan farmasi besar atas ketidakadilan pembagian spesimen virus melalui struktur yang berafiliasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan negara-negara miskin menderita penyebaran H5N1 (flu burung).

Sputnik mengatakan pula bagaimana Siti Fadilah awalnya menentang operasi laboratorium NAMRU-2. Ia menyatakan lab tersebut tidaklah transparan saat mendadak mengunjunginya pada 2008.

"Saya kira benar, kegiatan penelitian masih ada. Saya tidak bisa membuktikannya, tetapi dari apa yang saya baca dan dengar, kegiatan penelitian masih berlangsung dalam berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas di Indonesia. Saya pikir pemerintah harus menyadari hal ini," ujarnya.

Sputnik juga menulis, beberapa sumber menyebutkan bahwa para pemangku kebijakan AS tertarik memperdalam kerjasama kesehatannya dengan RI. Ini dilakukan agar NAMRU-2 tetap dapat beroperasi dan tidak mengalami penolakan serius.

"Harapan terbaik untuk mempertahankan NAMRU-2 di Indonesia adalah untuk meyakinkan pembuat kebijakan utama tentang kegunaannya yang berkelanjutan bagi kedua negara", tulis memo Departemen Luar Negeri AS kepada Mantan Dubes AS untuk RI, Cameron Hume, ditulis media itu.

Hingga berita ini diturunkan Tribun masih mencoba melakukan konfirmasi ke berbagai pihak yang disebutkan dalam pemberitaan Sputnik tersebut termasuk pihak Kedutaan Besar AS di Indonesia.

Namun semuanya belum mendapatkan jawaban.