Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat berbagai upaya pengendalian penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Apalagi penyakit yang banyak menyerang sapi ini telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat jelang Idul Adha.

“Kasus PMK pada hewan ternak sudah semakin serius karena penyebarannya semakin meluas. Pemerintah harus segera melakukan pengendalian karena masyarakat sudah semakin cemas mengingat sebentar lagi Idul Adha,” kata Puan, dalam keterangan yang diterima Jumat (10/6/2022).

Seperti diketahui, Idul Adha identik dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing.

Baca juga: Menko PMK Minta Pelayanan Kesehatan Disesuaikan dengan Kekhasan Daerah

Sementara itu, penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak ini telah menyebar ke 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota.

Meski pemerintah sudah menyatakan hewan kurban yang disediakan tahun ini bukan dari daerah yang terkonfirmasi PMK, namun kekhawatiran masyarakat masih ada.

Puan pun mengingatkan pemerintah untuk merespons kegelisahan warga, khususnya umat Islam yang merayakan Idul Adha.

“DPR berharap agar vaksinasi untuk menekan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini segera dilakukan. Dengan begitu, kita bisa mencegah penyebaran virus semakin luas,” ujarnya.

Puan mengatakan, vaksinasi bagi hewan ternak yang tidak terpapar PMK tersebut harus diprioritaskan bagi daerah-daerah yang sudah terjangkit penyakit mulut dan kaki serta wilayah sekitarnya. Ada 3 juta dosis vaksin yang akan segera datang dengan peruntukkan bagi wilayah yang terdampak penyakit mulut dan kuku.

“Pemerintah juga harus memperbanyak dokter hewan pada wilayah-wilayah terdampak. Sebab beberapa daerah sudah merasa kewalahan karena kurangnya tenaga medis yang bertugas melakukan penyuntikan obat untuk sapi yang terpapar PMK,” ujar Puan.

Baca juga: Temui Fraksi PKB DPR, Peternak Protes Gerak Lamban Pemerintah Tangani Kasus PMK

“Akibat kurangnya dokter hewan, penanganan sapi yang terpapar PMK menjadi lambat, seperti yang terjadi di NTB. Masalah PMK ini cukup serius karena bisa berdampak juga pada perekonomian Indonesia,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Puan juga meminta Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memperketat pengawasan penjualan hewan ternak, khususnya di pasar-pasar ternak maupun pedagang hewan musiman yang banyak muncul jelang Hari Raya Idul Adha.

“Penyebaran PMK juga potensial terjadi di pasar. Oleh karenanya, dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran masalah PMK ini, termasuk tokoh masyarakat dan agama,” katanya.