TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat suara soal adanya pandangan miring terhadap kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Natalius Pigai, ada pihak yang tidak senang dengan prestasi kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Natalius Pigai pun membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal potret kemiskinan di Jakarta yang disorot banyak pihak.

Natalius Pigai menyebut data yang disampaikan dalam banyak pemberitaan tidak benar dan mengada-ada.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, DKI Jakarta berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 0,02 persen, yaitu dari 4,69 persen pada 2020 menjadi 4,67 pada 2021.

"Saya mau menyoroti berita media massa nasional yang mengangkat berita mengenai 'Kemiskinan di Jakarta Kembali ke 15 Tahun Lalu'," kata Natalius Pigai, Rabu (22/6/2022).

Menurut Natalius Pigai, ada sejumlah pihak yang memframing kemiskinan di Jakarta naik era Anies menggunakan data lama.

Baca juga: Kritik Kinerja Gubernur Anies Baswedan, PDIP: Kemiskinan di DKI Sama Dengan 15 Tahun Sebelumnya

"Padahal Data BPS 2022 ada sejak Maret. Ada apa deskreditkan Anies? Data BPS 2022, Hal. 273. Kemiskinan DKI 2020 adalah 4,69 dan 2021 turun menjadi 4,67 jadi Anies justru menurunkan sebesar 0,02 persen," kata dia.

Di sisi lain, Natalius Pigai menyoroti angka kemiskinan Jakarta 4,67 yang lebih rendah dari rata-rata nasional dan Jawa Tengah (Jateng) yang lebih tinggi dari nasional.

Angka kemiskinan Jakarta 2021 sebesar 4,67 persen, sedangkan rata-rata nasional sebesar 9,71 persen dan Jateng mencapai 11,25 persen.

Jadi, lanjutnya, untuk Provinsi Jawa jumlah Orang Miskin masih di atas 4 juta orang.

Bahkan garis kemiskinan dilihat dari Pendapatan Perkapita Perbulan hanya 427.099 sedangkan Jakarta mencapai 715.052 data BPS September 2021.

"Jumlah tersebut di atas saya hanya ambil data mereka yang hidup di perkotaan di Jawa Tengah. Belum termasuk mereka yang hidup di daerah pedesaan yang jumlah orang miskin mencapai 13,07 pada Bulan Maret 2021."

"Oleh karena itu dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama ini Provinsi Jawa Tengah kurang memiliki kepedulian melalui kebijakan: Pro Poor (peduli miskin), Pro Job (peduli Penganggur) dan Pro Growth (peduli pertumbuhan)," kata Pigai.

Ia menambahkan, sangat ironis ketika berbagai Proyek besar diarahkan Jokowi ke Jawa Tengah selama ini seperti Pembangunan Pabrik Semen Rembang, Pembangunan Pembangkit Listrik di Batang, Pembangunan Kawasan Industri di Semarang Barat, hingga Pembangunan Waduk beberapa tempat.

"Ternyata uangnya masuk di kantong kaum elit. Contoh bantuan Sosial dari kementerian sosial pembelian Godiback yang dikuasai salah satu konglomerat menyebabkan usaha hancur."

Data BPS Ungkap Angka Kemiskinan di Jakarta Naik

Sementara itu BPS merilis data angka kemiskinan di Jakarta naik selama lima tahun dipimpin Anies.

Menukil data BPS, ada peningkatan jumlah warga miskin di Jakarta sebanyak 105.160 orang atau naik 0,89 persen pada periode 2017-2021.

Adapun jumlah warga miskin pada periode September 2017 tercatat sebanyak 393.130 orang atau 3,78 persen.

Angka ini meningkat pada periode September 2021 menjadi 498.290 atau 4,67 persen.

Di awal masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, angka kemiskinan di DKI Jakarta sejatinya turun.

Pada periode September 2018, angka kemiskinan di DKI turun jadi 3,55 persen atau 372.260 orang.

Kemudian, angka ini turun lagi pada periode September 2019 menjadi 362.300 orang atau 3,42 persen.

Angka kemiskinan baru melonjak tajam saat pandemi Covid-19 melanda Jakarta pada 2020 lalu.

Pada periode Maret 2020, angka kemiskinan naik signifikan menjadi 4,53 persen atau bertambah menjadi 480.860 orang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun mengakui angka kemiskinan naik signifikan.

Orang nomor dua di DKI ini menyebut, peningkatan ini terjadi akibat hantaman pandemi Covid-19.

"Di DKI Jakarta sendiri angka kemiskinan naik sekitar 1,11 persen di tengah pandemi Covid-19," ucapnya, Jumat (2/10/2020).

"Dari semula 3,42 persen pada September 2019 menjadi 4,53 persen pada Maret 2020," sambungnya.

Angka ini kemudian naik menjadi 496.840 orang atau 4,69 persen pada periode September 2020.

Kemudian, angka kemiskinan ini naik lagi pada periode Maret 2021 menjadi 4,72 persen atau bertambah menjadi 501.920 orang.

Seiring pelonggaran aktivitas masyarakat yang dilakukan pemerintah di akhir 2021, angka kemiskinan di DKI Jakarta mulai membaik.

Angka kemiskinan turun menjadi 4,67 persen atau berkurang menjadi 498.290 orang.

Kepala BPS DKI Jakarta Anggoro Dwitjahyono mengatakan, ini merupakan sinyal positif perbaikan ekonomi di ibu kota.

"Pada periode ini, ekonomi tumbuh 2,43 persen, kumulatif inflasi 0,22 persen dan pengangguran berkurang 133 ribu orang," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, ini merupakan pertama kalinya angka kemiskinan di DKI Jakarta turun setelah dilanda pandemi Covid-19.

"Prestasi ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga disamping adanya peningkatan daya beli dari masyarakat karena naiknya pendapatan secara umum," tuturnya.

Artikel tayang di Tribun Jakarta: Natalius Pigai Bela Anies Baswedan Tentang Kemiskinan di Jakarta: Jateng Lebih Miskin dari Jakarta