Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru mengatur gangguan dan penyesatan proses peradilan.

Dalam draf RKUHP tanggal 4 Juli 2022 yang didapat Tribunnews.com, hal itu diatur dalam Pasal 280.

Materi draf memperbolehkan penulisan berita dan publikasi dalam sidang.

Namun, siaran langsung, baik itu live streaming maupun audio visual dilarang.

Pihak yang melakukan bisa didenda paling banyak Rp 10 juta.

Baca juga: Draf Final RKUHP: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun

Bunyi Pasal 280:

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:

a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau
c. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau
membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.

Dalam bagian penjelasan, yang dimaksud "tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk proses peradilan" adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan hukum.

Sementara yang dimaksud dengan "bersikap tidak hormat" adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan atau tidak menaati tata tertib pengadilan.

Baca juga: Draf RKUHP: Bikin Berisik Tetangga Malam Hari Denda Rp10 Juta

Termasuk dalam "menyerang integritas hakim" misalnya menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur.

Adapun ketentuan tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 281 draf RKUHP versi September 2019.

Pada 2019 silam, rencana DPR dan pemerintah mengesahkan RKUHP terpaksa tertunda karena gelombang demonstrasi di Indonesia yang menilai draf RKUHP itu memuat pasal-pasal bermasalah.