Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus dugaan penyelewengan donasi di lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) mulai berdampak meluas.

Kini, banyak masyarakat yang mulai mengurangi donasi kepada lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan.

Hal itu diungkapkan oleh Deputi Baznas Arifin Purwakananta. Ia menyampaikan, kepercayaan masyarakat kepada lembaga amal mulai menurun.

"Karena kita di Baznas ini kita jadi koordinator dan juga menjadi operator kita tau masyarakat mengurangi kepercayaannya kepada lembaga, para donatur itu mengurangi seperti tersentak begitu," kata Arifin dalam diskusi daring bertajuk "Polemik Pengelolaan Dana Filantropi" di kanal YouTube Survei Kedai Kopi pada Sabtu (9/7/2022).

Baca juga: Perhimpunan Filantropi Indonesia Bakal Sanksi ACT Seusai Pembentukan Majelis Kode Etik

Arifin kemudian mencontohkan target-target yang ingin dicapai oleh Baznas pun kini tidak tercapai.

Hal ini karena banyak masyarakat yang kini lebih berhati-hati dalam memberikan donasi.

"Seperti dalam konteks kurban biasanya di H-3 kita sudah mendapatkan 80 persen dari target. Barusan kita cek kita baru mendapatkan 47 persen dari target, walaupun akan melebihi tahun lalu tetapi terasa dampaknya bahwa masyarakat sekarang lebih hati-hati," jelas Arifin.

Meski begitu, Arifin meyakini bahwa kedermawanan masyarakat Indonesia sejatinya akan tetap dan tidak berubah. Pasalnya, kedermawanan warga masih banyak didorong oleh praktek keagamaan.

"Yang turun kepercayaan terhadap lembaga sedangkan kebaikan manusia Indonesia itu rasanya akan tetap. Karena berdasarkan catatan indeks kemarin dicatat bahwa kedermawanan Indonesia itu didorong oleh praktek praktek beragama. Kedermawanan ini mungkin akan bergeser sedikit kedermawanan individual," jelas Arifin.

Arifin menuturkan bahwa pihaknya kini telah mengumpulkan pegiat kemanusiaan untuk dapat memperbaiki keadaan tersebut. Khususnya untuk dapat mengedukasi masyarakat agar tak takut dalam berdonasi.

"Kita sudah kumpul juga kepada pegiat bahwa kita berusaha menyampaikan kepada masyarakat bahwa masih banyak lembaga lembaga yang baik, bisa bekerja baik, mengerti regulasi dan mempunyai self kontrol dalam pengelolaan di luar yang sudah diikat oleh aturan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penyelewengan dana di lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) mulai menemukan titik terang. Satu di antaranya ACT diduga menyelewengkan dana sosial keluarga korban Lion Air JT-610.

Diketahui, Lion Air JT-610 merupakan penerbangan pesawat dari Jakarta menuju Pangkal Minang.

Namun, pesawat tersebut jatuh di Tanjung Pakis, Karawang pada 29 Oktober 2018 lalu.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan ACT mengelola dana sosial dari pihak Boeing untuk disalurkan kepada ahli waris para korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610 pada tanggal 29 Oktober 2018 lalu.

"Dimana total dana sosial atau CSR sebesar Rp. 138.000.000.000," kata Ramadhan dalam keterangannya, Sabtu (9/7/2022).

Dijelaskan Ramadhan, dugaan penyimpangan itu terjadi era kepemimpinan mantan Presiden ACT Ahyudin dan Ibnu Khajar yang saat ini masih menjabat sebagai pengurus. Mereka diduga memakai sebagian dana CSR untuk kepentingan pribadi.

"Pengurus Yayasan ACT dalam hal ini Ahyudin selaku pendiri merangkap ketua, pengurus dan pembina serta saudara Ibnu Khajar selaku ketua pengurus melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana social/CSR dari pihak Boeing tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi," jelas Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan bahwa kepentingan pribadi yang dimaksudkan memakai dana sosial untuk kepentingan pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina hingga staff di yayasan ACT.

"Pihak yayasan ACT tidak merealisasikan/menggunakan seluruh dana sosial/CSR yang diperoleh dari pihak Boeing, melainkan sebagian dana sosial/CSR tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staff pada Yayasan ACT dan juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan/kepentingan pribadi Ketua Pengurus/presiden Ahyudin dan wakil Ketua Pengurus/vice presiden," beber Ramadhan.

Ia menjelaskan ACT tak pernah mengikutisertakan ahli waris dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana sosial atau CSR yang disalurkan oleh Boeing.

"Pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak memberitahu kepada pihak ahli waris terhadap besaran dana sosial/CSR yang mereka dapatkan dari pihak Boeing serta pengunaan dana sosial/CSR tersebut," pungkas Ramadhan.

Ahyudin Diperiksa

Eks Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin telah menyelesaikan pemeriksaan dalam dugaan kasus penyelewengan donasi umat di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/7/2022).

Seusai diperiksa, Ahyudin sempat menyapa awak media. Dalam kesempatan tersebut, dia mengaku diperiksa selama hampir 12 jam di Bareskrim Polri.

"Dari jam 11.00 sampai sekarang jam berapa tadi ya. Setengah 11 lah (malam) tadi ya," kata Ahyudin.

Ahyudin menyatakan dirinya ditanya sebanyak 22 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Adapun pertanyaan yang diajukan masih seputar legal yayasan ACT.

"Kalau nggak salah hari ini ada 22 pertanyaan. Jadi sejak dari pagi hingga malam ini pertanyaan masih seputar legal yayasan, tugas, tanggung jawab seperti itu sih," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ahyudin menyatakan pemeriksaanya kali ini masih belum rampung. Nantinya, penyidik Bareskrim Polri merencanakan pemeriksaan lanjutan pada Senin pekan depan.

"Belum selesai. Insya Allah kami lanjutkan hari Senin yang akan datang," pungkasnya.