Makanya untuk opsi autopsi ulang atau tidak terhadap jenazah Brigadir J belum diputuskan saat ini.

Dia menjelaskan, Komnas HAM sudah bekerja sejak mendapatkan informasi peristiwa yang dirasa aneh ini.

"Sejak awal dapat informasi kami sudah bekerja di tim. Kami kumpulkan informasi, lalu analisa dan barulah bersinggungan pihak luar," ungkapnya.

Pihak luar pertama yang mereka temui untuk mendapatkan keterangan adalah datang ke Jambi untuk menemui keluarga Yosua Hutabarat.

Sementara keluarga Irjen Pol Ferdy Sambo, penyidik kepolisian, dan pihak lainnya, belum ditemui Komnas HAM.

"Kami belum masuk ke rumahnya sebagai TKP, belum juga berhubungan dengan forensi. Langkah pertama kami adalah mengambil keterangan dari keluarga," tuturnya.

Pada penyelidikan kasus, mereka memastikan harus ada akuntabilitas.

"Salah satunya adalah semua informasi harus bisa kami dapat. Ada mandat undang-undang (untuk Komnas HAM), memungkinkan untuk itu," ungkapnya.

Dia mengapresiasi keputusan Kapolri yang menghadirkan tim khusus untuk ungkap fakta sebenarnya dalam peristiwa ini.

"Kami memang memilih jalan sendiri, tapi kami tetap berkoordinasi," terang pria yang bernama lengkap Mohammad Choirul Anam itu.

Choirul Anam merupakan anggota Komnas HAM periode 2017-2022, yang memiliki latar belakang sebagai advokat.

Dia juga aktivis Human Rights Working Group (HRWG).

Kapolri Bentuk Tim Khusus

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merespos soal kasus baku tembak ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.