TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, saat ini merupakan momen yang tepat bagi pemerintah untuk menghentikan siklus kekerasan di Papua.

Usman mengatakan hal itu menyusul insiden penyerangan yang menewaskan 10 orang warga sipil di Kampung Nogoliat, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu (16/7/2022).

Menurutnya, saat ini telah terjadi krisis hak asasi manusia (HAM) di Papua yang mana hampir setiap hari ada kekerasan.

"Sudah saatnya negara menghentikan siklus kekerasan di Papua. Saat ini telah terjadi krisis hak asasi manusia (HAM) di Papua. Di mana hampir setiap hari terjadi kekerasan dengan korban dan pelaku dari berbagai kelompok," kata Usman dikutip dari amnesty.id, Senin (18/7/2022).

Usman menilai, kebijakan yang diterapkan pemerintah selama kurun waktu puluhan tahun di Papua justru tak berhasil menghentikan pelanggaran HAM.

Sebaliknya, lanjut dia, malah menimbulkan korban masyarakat sipil yang semakin banyak.

“Kebijakan yang selama puluhan tahun diterapkan di Papua ini nyatanya tidak berhasil menghentikan pelanggaran HAM di sana dan malah menimbulkan korban sipil yang semakin banyak," ungkap Usman.

Usman pun mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas pelaku di balik insiden tersebut.

Baca juga: 8 Jenazah Korban Penyerangan KKB di Nduga Papua Akan Diterbang ke Palu, NTT, dan Sumatera Hari Ini

"Kami mendesak aparat untuk mengusut tuntas pelakunya," ungkapnya.

Usman menyebut, pembunuhan terhadap 10 warga sipil tersebut benar-benar keji dan tak bisa dibenarkan.

“Pembunuhan di luar hukum terhadap sepuluh warga sipil di Nduga ini benar-benar keji dan tidak bisa dibenarkan," ucapnya.

KKB Diduga Jadi Dalang

Dilansir Kompas.id, KKB pimpinan Egianus Kogoya diduga menyerang warga sipil di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022).

Dilaporkan sebanyak 10 orang tewas dan dua orang dalam kondisi sekarat.