TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menanggapi soal momen panas antara anggota komisi III dan pimpinan komisi III dalam rapat bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Adapun peristiwa adu mulut itu terjadi saat dirinya digantikan Ahmad Sahroni memimpin rapat.

"Di sini saya tidak bisa menghentikan walau posisi saya ketua. Ketua itu tidak bisa teken sendirian, Pak. Kalau Pak Kapolri teken sendirian bisa, Pak Kabareskrim bisa, itu kepala semua itu. Kepala itu hanya kalah dengan kepala di atasnya. Tapi kalau ketua enggak bisa sendirian, Pak," kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Pacul mengatakan peristiwa adu mulut bukan hal yang baru saat rapat di DPR.

"Kita musti bareng-bareng, makanya saya juga enggak berani menghentikan Pak Roni atau siapa pun yang lagi memimpin rapat. Mohon dipahami," kata Pacul.

Menurut Sekretaris Fraksi PDIP itu, setiap anggota dewan 'hobi adu mulut'.

"DPR itu memang paling hobi adu mulut. Jadi saya ini paling susah menghentikan, Pak, menghentikan pertanyaan. Sudah dikasih waktu 5 menit, ditambah 2 menit, tetep aja melanggar," kata dia.

Pacul menambahkan bahwa pihaknya telah membicarakan soal durasi rapat ketika rapat diskors.

"Jadi izin, Pak Kapolri, ini tadi sudah dirapatkan di dalam ruang pimpinan sana, hari ini tidak kita batasi Pak, mohon izin. Jadi panjenengan terpaksa harus. Kalau berpanjang-panjang juga, mohon dimaafkan. Tetapi kawan-kawan akan tahu risikonya kalau berpanjang-panjang. Sudah paham," kata dia.

Pacul berharap rapat yang digelar hari ini dapat menjawab semua tanda tanya di publik soal kasus Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Baca juga: Anggota dan Pimpinan Komisi III Cekcok Bahas Ferdy Sambo, Sahroni: Kasihan Kapolri Lagi Stres

"Jadi mohon izin untuk hari ini saja kita rapat agak panjang agar  seluruh rakyat republik ini dijernihkan dengan peristiwa Duren Tiga, sehingga tidak ada lagi ketidakpercayaan untuk institusi yang sangat kita cintai," ujar dia.

Sebelumnya, Jalannya rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit soal kasus Irjen Ferdy Sambo diwarnai adu interupsi anggota dan pimpinan komisi III.

Adapun ketegangan itu terjadi saat Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Golkar Adies Kadir menginterupsi anggota komisi III fraksi PKB Dipo Nusantara Pua Upa

Dipo Nusantara menyinggung diagram tandingan dari bagan 'Konsorsium 303 Sambo'.

"Soal badan judi konsorsium 303 yang beredar luas di medsos. Saya kira hal ini perlu diklarifikasi Pak Kapolri dan jajarannya karena seminggu setelah badan judi konsorsium itu beredar, muncul badan judi konsorsium yang baru di medsos," kata Dipo Nusantara di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (24/8/2022).

Dipo menjelaskan bahwa pada bagan  pertama, nama Ferdy Sambo ada di puncak struktur, melibatkan beberapa jenderal bintang satu dan dua dan beberapa nama sipil yang menjadi pemasok dana judi.

"Sedangkan bagian kedua judi konsorsium 303 yang baru, menampilkan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto pada puncak strukturnya, yang menerima setoran judi online dari Kelompok Medan. Dan pada konsorsium yang baru ini juga muncul juga nama Dirpidum (Brigjen Andi Rian)," lanjut Dipo.

Belum selesai menjelaskan, Dipo sudah diinterupsi oleh Ahmad Sahroni yang meminta Dipo untuk menjelaskan bagan tersebut secara umum.

"Jangan dibacakan satu persatu. Takutnya nanti menyalahartikan orang yang ada di depan sini. Secara umum saja," kata Sahroni.

Kemudian, Adies Kadir menimpali bahwa sebaiknya anggota komisi III bicara berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan hoaks.

Setelah itu, Cucun menginterupsi, tetapi kemudian Adies membalas bahwa dirinya masih melakukan interupsi

Cucun berpandangan bahwa dirinya punya hak untuk interupsi.

"Saya masih interupsi kenapa dipotong. Kalau orang interupsi tidak boleh dipotong," balas Adies.

Adies kemudian menyinggung Cucun soal tata tertib dalam rapat DPR yang kali ini membahas kasus Sambo. Menurutnya, Cucun tak mengerti tatib.

"Jadi saya sarankan sampaikan hal-hal yang sesuai data dan fakta karena kita bicara itu harus sesuai data dan fakta. Kalau ada yang beredar sampaikan saja, hal yang beredar di media apakah itu betul atau tidak. Jadi tidak usah menyebut nama, itu maksud saya. Jadi begitu. Kita ini orang hukum," kata Adies.

Dipo pun melanjutkan penyampaiannya, tetapi kemudian dibalas oleh Adies dengan pertanyaan apakah Dipo sudah doktor atau belum.

Pernyataan tersebut kemudian direspons oleh Cucun bahwa dirinya juga menduduki posisi pimpinan di luar komisi.

"Saya juga menduduki pimpinan, enggak pernah saya diktator. Anggota harus di bawah pimpinan. Tolong juga hargai anggota, ini anggota fraksi saya, bapak jangan potong. Kalau waktu mau habis ingatkan waktu, jangan sampai ke substansi, enggak boleh," kata dia.

"Saya juga pimpinan di luar komisi ini, anggota mau ngomong apa, saya silkan mau ngomong apa, silakan. Hak anggota itu dalam MD3, jangan ngomong Pak Dipo bukan doktor, Pak Adies doktor dan dikomparasikan begitu, enggak boleh pak. Apa jadi standar doktor itu?" kata dia.

Adies kemudian menginterupsi lagi. Dia tak terima dianggap diktator oleg Cucun.

"Saya enggak suka dibilang diktator, siapa yang diktator di sini. Saya hanya meluruskan di sini, jangan sebut nama, itu saja yang saya bilang," kata dia.