Baca tanpa iklan
Waktu era Pak Soeharto berapa itu 32 tahun apa segala macam. Nah ini mau dibatasi dan dibatasi memang ya dua kali aja.
Menurut saya masalah presiden mau seumur hidup itu nggak jadi masalah. Itu semua tergantung bukan kok aturannya tergantung dari figur presidennya sendiri, seperti Bung Karno.
Bung Karno dulu diangkat oleh MPRS jadi presiden seumur hidup, tapi Bung Karno tahu dan Bung Karno menyatakan kepada MPRS saya terima keputusan MPRS ini sekarang, tapi dalam sidang yang akan datang keputusannya mesti ditinjau kembali.
Jadi lebih banyak kepada sifat kenegarawanan dari Presiden itu sendiri. Jadi bukan mesti diatur 2 periode 3 periode ataupun lebih.
Walaupun sekarang misalnya Presiden Jokowi udah diatur dua periode, ya kalau misalnya Pak Jokowi mau, "saya mau tiga periode dia bikin dengan kekuasaan yang ada berubah lagi 3 periode bisa aja.
Tapi kan Pak Jokowi gak mau, ya jelas Pak Jokowi saya mau ikut konstitusi. Dua kali ya udah dua kali.
Sebelumnya diamandemen kan pemilihan dilakukan oleh MPR sekarang dipilih langsung, menurut Mas To apa untung ruginya?
Kita nggak usah ngomong lagi untungnya, tapi ruginya dengan pemilhan langsung apalagi 50+1 yang menang itu kan sudah demokrasi liberal.
Jadi presiden termasuk wakil presiden dipilih oleh rakyat langsung, nanti gubernur dipilih langsung bawahnya lagi sampai kepala desa. Mereka ini akhirnya tidak punya perasaan kepanjangan tangan dari Presiden.
Bisa saja terjadi Presidennya maunya A, gubernurnya policynya B, dan ini kejadian. Itu ruginya.
Ada lagi yang tidak mencerminkan UUD 45 ajaran dari Bung Karno?
Yang paling mendasar adalah yang udah nyeleweng dari UUD revolusi yang asli yaitu harus dipilih oleh MPR presiden dan wakil presiden.
Beberapa waktu lalu pimpinan MPR merekomendasikan masuknya pokok-pokok haluan negara atau GBHN di dalam UUD supaya maksudnya kalau ganti Presiden menjadi tidak ganti kebijakan, menurut Mas To gimana usulan tersebut?
Usulan boleh saja tapi kenapa sih harus setengah hati begitu. Kalau mau GBHN masuk ya kembali saja ke UUD yang asli. Kenapa harus nanggung begitu. (Tribun Network/Reynas Abdila)