TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) Bivitri Susanti mengatakan pihaknya telah menyodorkan sekira 15 nama kepada Komnas HAM untuk dipilih sebagai anggota Tim Ad Hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Semua nama tersebut, kata dia, juga telah dibuatkan rekam jejaknya.

Bivitri mengatakan hal tersebut dilakukan KASUM dalam rangka berkontribusi agar Tim Ad Hoc bentukan Komnas HAM bisa berjalan.

Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers KASUM di kantor KontraS Jakarta Pusat pada Selasa (13/9/2022).

"Kami punya 15-an (nama). Banyak. Dan semuanya sudah kami buatkan rekam jejaknya. Dalam rangka bukannya kontrak dengan Komnas HAM, tapi kami merasa ingin berkontribusi supaya tim (ad hoc bentukan Komnas HAM) ini benar-benar jalan," kata dia.

Dia menambahkan penolakan Ketua KASUM sekaligus mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid, tidak ada hubungannya dengan sikap KASUM terhadap pembentukan Tim Ad Hoc oleh Komnas HAM.

KASUM, kata Bivitri, tetap mendukung Tim Ad Hoc bisa bekerja.

Baca juga: KASUM: Pemerintah Harusnya Bentuk Tim Cari Dokumen Tim Pencari Fakta Munir, Bukan Kejar Bjorka

"Jadi ada atau tidak ada Usman atau yang lainnya saya kira Komnas HAM tetap harus jalan terus dengan Tim Ad Hoc ini," kata dia.

Bivitri juga menegaskan KASUM dan Komnas HAM tidak memiliki hubungan kelembagaan.

Namun demikian, menurutnya KASUM sebagaimana organisasi non pemerintah lainnya tentunya akan memberi masukan, berdiskusi, dan mengkritik Komnas HAM.

"KASUM dan Komnas HAM itu kan tidak ada hubungan kelembagaan sebenarnya. Kami tidak punya MoU atau apapun. Tapi kami ya, sebagaimana halnya banyak organisasi non pemerintahan lainnya tentu saja memberi masukan, berdiskusi secara terbuka, juga mengkritik," kata Bivitri.