Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Rifqinizamy Karsayuda, mempertanyakan soal dugaan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut Pemilu 2024 bakal bejalan tidak jujur dan adil (jurdil) sehingga dia memutuskan untuk turun gunung.

Menurut Rifqi, SBY harus menjelaskan maksud pernyataan tersebut dengan menyajikan fakta dan data.

"Karena jika tidak, itu akan menjadi kampanye yang mendegradasi tahapan Pemilu yang sekarang ini sedang kta susun tahapanya secara serius antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu," kaga Rifqi saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/9/2022).

Di sisi yang lain, Rifqi menambahkan, pernyataan SBY juga akan mendegradasi makna mandiri atau independen penyelenggara Pemilu.

"Padahal kita semua punya keinginan yang luhur untuk menghadirkan Pemilu yang jujur, adil, dan luber," ujar Rifqy.

"Karena itu saya kira apa yang disampaikan Pak SBY harus dijelaskan secara data dan fakta. Karena kalau tidak, itu menjadi bagian dari kampanye mendegradasi Pemilu 2024," pungkasnya.

Baca juga: Politisi Golkar Sebut Prestasi Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi Jauh Lampaui SBY

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.