Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan pihaknya menolak wacana Joko Widodo (Jokowi) boleh kembali maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) hingga perpanjangan periode jabatan atau tiga periode.
Menurut dia, hal itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sejatinya membatasi dan mengontrol kekuasaan.
“Kita menolak perpanjangan masa jabatan, presiden tiga periode apalagi, ataupun Jokowi Cawapres,” kata Ari Nurcahyo dalam diskusi bertajuk ‘Jokowi Cawapres 2024 vs Capres-Cawapres Alternatif’ di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
“Bukan soal boleh tidaknya secara Undang-Undang. Tetapi prinsip demokrasi itu adalah membatasi dan mengontrol kekuasaan. Kita harus tegak dengan itu,” lanjut dia.
Baca juga: Tiga Hal Ini Disebut Jadi Penyebab Isu Jokowi Cawapres hingga Tiga Periode Selalu Mencuat
Ia pun mengakui ada sejumlah pihak yang melihat Jokowi sebagai sosok yang tidak tergantukan.
Bahkan, lanjut dia, Ganjar Pranowo yang punya elektabilitas cukup tinggi pun disebut tak lepas dari bayang-bayang mantan Walikota Solo itu.
Namun, sambung Ari, anggapan Jokowi figur tak tergantikan tidak tepat.
Menurutnya, semua orang bisa menjadi presiden layaknya kader PDIP itu.
“Intinya tidak ada orang yang pengaruhnya itu absolut atau bahasa lainnya tidak ada sosok yang tak tergantikan. Semua bisa. Pak Jokowi bisa digantikan siapapun,” ucap Ari.
Baca juga: SBY: Konon Demokrat Tak Bisa Ajukan Capres-Cawapres 2024 Sendiri, Jahat Bukan?
“Demokrasi yang melenceng keluar dari rel harus kita kembalikan kepada rel yang benar,” lanjutnya.
Untuk diketahui, wacana Joko Widodo alias Jokowi menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto yang diusulkan jadi Capres 2024 mendapat tanggapan dari politisi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan terbuka kemungkinan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden didampingi Jokowi maju di Piplres 2024.
Apalagi PDIP sempat menyebutkan bahwa Jokowi bisa menjadi wakil presiden asalkan maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.