Kuasa Hukum Lukas Enembe: Istri dan Anak Gubernur Papua Siap Beri Keterangan ke KPK

"Masih wait and see tapi juga tidak lama-lama, dalam waktu tertentu, karena dalam hal ini kita harus koordinasi dengan Menko Polhukam untuk langkah-langkah berikutnya," kata Karyoto dalam konferensi pers, Selasa (4/10/2022).

Karyoto mengatakan, saat ini pihaknya juga masih berkoordinasi dengan forum kominikasi pimpinan daerah setempat (Forkompimda) terkait rencana pemanggilan Lukas.

"Tentang pemanggilan LE (Lukas), kembali ya, kita masih fokus pada koordinasi dengan forkopimda, nanti ada perkembangan situasi kami laporkan waktunya yang tepat," ungkapnya, dilansir Kompas.com.

Majelis Rakyat Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Diberitakan Tribunnews.com, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Dorince Mehue meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mematuhi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagaimana diketahui, Lukas Enembe tak memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan gratifikasi Rp 1 miliar pada Senin (26/9/2022) karena sakit.

“Mari kita berikan dukungan kepada Lukas Enembe untuk menjalani proses hukum. Lukas harus kooperatif terhadap proses hukum, sehingga berjalan lancar,” kata Dorince Mahue dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (1/10/2022).

Sebagai warga masyarakat Papua dari komponen perempuan, ia melihat kasus Lukas Enembe murni sebagai sebuah proses hukum.

“KPK bersama PPATK pasti mempunyai bukti yang kuat sesuai tupoksinya masing-masing,” ujarnya.

Dorince pun meminta Lukas Enembe kooperatif, dan kuasa hukumnya diharapkan tidak memberikan pernyataan provokatif.

Sebab, menurutnya bisa menyebabkan situasi tidak kondusif.

Dorince juga meminta masyarakat Papua tetap tenang dan patuh terhadap hukum yang berlaku, serta mengawal proses hukum terhadap Lukas Enembe.

Baca juga: POPULER Nasional: 2 Politisi NasDem Mundur | Risiko Jika Menjemput Lukas Enembe

Dikatakan, meski masyarakat memperhatikan ada beberapa dana korupsi yang digunakan Lukas untuk perjudian.

Menurut Dorince, perjudian menggunakan dana korupsi sangat tidak etis karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita.