Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan merespon pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut rakyat hidup lebih baik ketika dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Daniel menegaskan tidak elok membanding-bandingkan masa lalu dengan masa sekarang.
"Setiap era pemerintahan memiliki tantangan dan keberhasilan masing-masing."
"Tidak elok jika hanya melihat masa lalu tanpa melihat keberhasilan dari pemerintahan Jokowi, baik era Jokowi-JK maupun Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Daniel kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).
Daniel mengamini bahwa angka kemiskinan memang menurun di akhir pemerintahan SBY ketimbang Jokowi yang justru mengalami kenaikan.
"Itu pun naik karena hantaman COVID yang menyerang perekonomian Indonesia dan dunia. Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin telah melewati masa sulit akibat wabah Covid-19 an pertumbuhan ekonomi perlahan mulai kembali pulih," kata Legislator Komisi IV DPR RI itu.
Dia mengatakan inflasi pada Juni 2022 di atas 4 persen karena faktor eksternal seperti gangguan rantai pasok dan komoditas global yang mulai naik.
"Namun, pemerintah sudah berupaya agar inflasi terjaga dengan baik dan daya beli masyarakat tetap terjaga," lanjut dia.
Menurutnya, daripada membanding-bandingkan, lebih baik pemerintahan berikutnya saling mengisi kekurangan pemerintahan sebelumnya.
"Semua masa punya keberhasilan masing-masing. Kekurangan harus menjadi PR bersama untuk diperbaiki di masa kini dan masa depan demi Indonesia yang sejahtera adil makmur," tandas Daniel.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masyarakat mengalami kesulitan.
Menurut AHY, berbeda ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden.
Di mana, kata dia, saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menjadi presiden masyarakat lebih sejahtera.
"Kita tidak ingin membanding-bandingkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY, ketika Partai Demokrat berada dalam pemerintahan nasional."