News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemindahan Ibu Kota Negara

Tujuan Tony Blair Temui Presiden Jokowi: Sarankan Promosi IKN ke Investor Asing dan Domestik

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Whiesa Daniswara
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menerima kunjungan mantan PM Inggris Tony Blair di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Presiden Jokowi dan Tony Blair dalam pertemuan tersebut membahas soal Ibu Kota negara (IKN). Pada pertemuan tersebut Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (TRIBUNNEWS/Agus Soeparto/PRESIDENTIAL PALACE)

“Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional,” ujar Luhut.

Baca juga: Jokowi Sebut UU IKN Disetujui 93 Persen Fraksi di DPR: Kalau Belum Yakin, Kurang Apa Lagi?

Strategi Pemindahan ASN ke IKN

Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN). (Humas Setkab/Oji)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas mengatakan telah menyiapkan skenario pemindanan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Setidaknya ada empat skenario pemindahan ASN.

"Ada skenario misalnya pada 2024 itu misalnya ada 1.971 total jumlah ASN, tapi ada juga skenario 5.716 ya," kata Azwar kepada awak media di Istana Kepresidenan, Rabu (19/10/2022).

Skenario ketiga yaitu sejumlah 60 ribu ASN yang akan dipindah.

Kemudian, skenario keempat adalah pemindahan 100 ribu ASN.

Namun, Azwar mengatakan empat skenario tersebut masih dalam proses, sebelum dipastikan.

Azwar mengatakan ASN yang pertama kali dipindah akan menangani kebijakan langsung soal Ibu Kota baru.

Sementara ASN yang berada di Jakarta akan melakukan pelayanan dan bisnis.

Saat ini, pihaknya sedang mendata beberapa kementerian/lembaga dan berapa eselon I.

"Bisa saja kementeriannya supporting tapi kebijakannya dia deputinya tidak terkait dengan IKN," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti/Reza Deni)

Artikel lain terkait Tony Blair

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini