TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan Partai besutan Surya Paloh itu tak mau calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan berasal dari partai koalisinya.
Dia menjelaskan koalisi pilpres tidak akan terbentuk ketika semua mitra koalisinya menyaratkan kadernya jadi cawapres.
"Karena kalau semua kuat-kuatan, mau menang sendiri, koalisi tidak akan terbentuk, pasti," kata Ali kepada Tribunnews.com, Jumat (21/10/2022).
Ali mencontohkan ketika dalam sebuah koalisi terdiri dari empat partai politik (parpol) yang bergabung lalu menginginkan kadernya menjadi cawapres.
"Karena begini, kalau tiga atau empat partai itu berkoalisi, empat-empatnya mau wakil bagaiamana? Supaya lebih fair dan membuka kesempatan terhadap anak-anak bangsa yang ada di luar ya lebih bagus begitu kan," ujarnya.
Ia menuturkan dalam sebuah koalisi semua kedudukan parpol harus setara.
"Iya, itu namanya tidak setara. Jadi kalau ada yang begitu (syarat kadernya jadi cawapres), jangan," ucap Ali.
Sebab, kata Ali, cawapres pendamping Anies itu harus mampu menjaga stabilitas koalisi.
"Kita tidak mau koalisi itu menang-menangan yang seperti Pak Anies bilang bahwa menjaga stabilitas koalisi kan. Calon wakil itu harus mampu menjaga stabil berjalanya koalisi. Nah kalau dia stabil dia enggak boleh berpihak," imbuhnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat menyebut, kriteria cawapres yang diungkapkan Anies sudah ada dalam sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Demokrat.
"Kriterianya seperti yang disampaikan pak Anies itu. Pada kriteria itu, AHY memenuhi syarat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Rabu (19/10/2022).
Dikatakan Herzaky, AHY memenuhi syarat punya elektabilitas sebagai pendamping Anies.
Ia mengatakan, dalam berbagai survei, simulasi pasangan Anies-AHY unggul dibandingkan pasangan calon (paslon) lainnya.
"Kedua, AHY punya parpol (partai politik) dan suara di parlemen," tambah Herzaky.
Kemudian yang ketiga, Herzaky menilai bahwa sosok AHY bisa diandalkan sebagai dwitunggal di pemerintahan.
Lebih lanjut, AHY juga diklaim memiliki bonus rekam jejak positif selama berkarier baik di militer maupun politik.
"AHY itu dianggap rakyat pemimpin representasi perubahan, lulusan Harvard dalam bidang public administration, punya latar belakang militer, dan bebas dari korupsi," ujar Herzaky.
Sebagai informasi, hingga kini NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah belum membentuk koalisi meski komunikasinya makin intens.(*)