Makanya, kata dia, Indonesia dipilih menggantikan Brunei.

Sayangnya, saat itu, Indonesia tidak punya cukup anggaran untuk membiaya pesta olahraga Asia Tenggara ini.

Karena itu, guna mendukung SEA Games  ini maka dibuat produk hukum oleh Presiden untuk kelancaran proses pelaksanaan SEA Games XIX tahun 1997 di Jakarta tersebut.

Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang “Penyelenggaraan SEA Games XIX, 1997 di Jakarta” tertanggal 11 Juni 1996 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Badan Pembina Penyelenggara SEA Games XIX, 1997 di Jakarta Nomor:14 / KEP / MENKO / KESRA / VII / 1996 Tentang Penunjukan Konsorsium Swasta sebagai Mitra Penyelenggara SEA Games XIX, 1997 di Jakarta.

Suharto mengaku aneh jika dana talangan 25 tahun lalu itu kembali dipersoalkan.

Bahkan beberapa presiden sebelumnya tidak pernah mengutak-ngatik dana talangan ini lantaran sumbernya bukan dari APBN.

“Saya kira 25 tahun itu kan masa yang cukup panjang, berapa presiden itu kan. Dan tidak pernah dipersoalkan waktu itu dan sekarang kok di utak-atik. Ini kan aneh,” imbuhnya.

Suharto menuturkan betapa repotnya penyelenggaraan SEA GAMES 1997 waktu itu, terutama dibidang sarana dan prasarana.

Sebab pihaknya harus menyiapkan menyiapkan 30-35 venue pada waktu itu.

Sisi lain, biaya untuk persiapan venue ini sangat besar.

Karena itu, Suharto angkat topi dengan pihak KMP yang bekerja keras mencari dana untuk membiayai SEA Games 1997 ini.