TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritisi pidato Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties (COP) ke-27 di Sharm El Sheikh, Mesir.

Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan WALHI Puspa Dewy mengatakan pidato Ma'ruf Amin tersebut menunjukan Pemerintah Indonesia tidak memiliki skema penyelamatan dari krisis iklim.

"Pidato wakil presiden dua hari yang lalu menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia belum memiliki sebenarnya skema-skema yang jelas untuk penyelamatan rakyat dari krisis iklim. Yang disampaikan Wakil Presiden Indonesia pada COP ini masih merupakan skema skema bisnis as usual," ujar Puspa dalam konferensi pers virtual, Rabu (9/11/2022).

Dirinya menilai Ma'ruf Amin tidak kondisi sebenarnya yang dialami oleh masyarakat Indonesia akibat perubahan iklim.

Menurut Puspa, saat ini dampak krisis iklim semakin dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

"Kita sangat menyayangkan dalam pidatonya itu tidak menyinggung bagaimana kondisi, bagaimana situasi fampak krisis iklim yang dialami oleh rakyat Indonesia saat ini, dengan semakin intensitas tinggi dari bencana iklim, maupun dampak-dampak krisis yang lainnya," tutur Puspa.

Baca juga: Wapres Akan Pidato di KTT Perubahan Iklim di Mesir

Puspa menilai pidato Ma'ruf Amin hanya menyampaikan solusi palsu terhadap perubahan iklim.

Solusi tersebut, kata Puspa, tidak berdampak terhadap masalah perusakan lingkungan yang terjadi.

"Kami melihat hari ini pidatonya wakil Presiden itu masih terjebak dengan menyampaikan solusi-solusi iklim palsu, yang dia tidak berkelanjutan yang dia masih berdampak terhadap ancaman perusakan lingkungan, terhadap perampasan wilayah kelola rakyat, perampasan terhadap ruang hidup rakyat dan juga terhadap tentu saja yang bisa adalah atas penampakan terhadap hak rakyat," jelas Puspa.

Seperti diketahui, Ma'ruf Amin menyampaikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties (COP) ke-27 di Plenary Room Nefertiti, Sharm El Sheikh International Convention Centre (SHICC), Sharm El Sheikh, Mesir.

Indonesia, kata Ma'ruf, telah menyampaikan Enhanced Nationally Determined Contribution yang memuat peningkatan target penurunan emisi Indonesia menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri, dan 43,20% dengan dukungan internasional.

Ma'ruf mengatakan peningkatan ini selaras dengan perkembangan signifikan kebijakan kami, antara lain perluasan konservasi dan restorasi alam, penerapan pajak karbon, mencapai Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40.

“Guna memastikan pendanaan transisi energi, Indonesia telah meluncurkan Country Platform for Energy Transition Mechanism,” ujar Ma'ruf.

Meski begitu, Ma'ruf mengungkapkan semua upaya nasional tersebut perlu disertai dukungan internasional yang jelas.

Termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan, investasi untuk transisi energi, dan pendanaan untuk aksi iklim.

“Untuk itu COP27 harus dimanfaatkan tidak hanya untuk majukan ambisi, namun juga implementasi, termasuk pemenuhan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang," kata Ma'ruf.

Dirinya menekankan bahwa semua negara harus menjadi bagian dari solusi mengatasi persoalan iklim.