TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar Indonesia-Japan Knowledge Exchange Seminar 2022 di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, LAN Veteran, Rabu (9/11/2022), dalam rangka menghadapi disrupsi teknologi yang terjadi saat ini.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo mengungkapkan, teknologi sebagai kekuatan disrupsi yang mendorong perubahan di segala aspek pemerintahan.

Oleh karena itu pemerintah dituntut mampu memitigasi dan merespon secara cepat sehingga disrupsi tersebut tidak menimbulkan stagnasi birokrasi, namun sebaliknya mampu memberikan dampak yang positif bagi percepatan pelayanan publik.

Dalam seminar yang mengangkat tema Birokrasi Metaverse: Transformasi Digital Pelayanan Pemerintah Daerah, Tri Widodo mengungkapkan, sebagai penyelenggara pelayanan publik, LAN menyadari tuntutan masyarakat akan pelayanan berkualitas semakin banyak.

Sementara itu, sumber daya yang dimiliki pemerintah semakin terbatas. kondisi demikian menjadikan teknologi sebagai sebagai peluang dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, murah dan sederhana.

Ia menjelaskan, melalui seminar ini ada beberapa harapan yang dapat dicapai, antara lain terjadinya sim mutualisme antara pemerintah Indonesia dengan Jepang.

Di satu sisi, pemerintah Indonesia dapat belajar dari pengalaman jepang memanfaatkan teknologi di sektor pemerintahan, sebaliknya kolega Jepang akan mengetahui bahwa Indonesia yang memiliki 514 Pemerintah Daerah telah melakukan terobosan perubahan di sektor pelayanan masyarakat.

“Maka seminar ini bukan hanya memiliki dimensi akademis dan pengetahuan tetapi juga teknokratis guna melakukan perbaikan kebijakan publik di masa yang  akan datang”, ujarnya.

Selain itu, seminar ini dapat memberi dorongan dalam percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi tematik bidang digitalisasi administrasi pemerintahan.

Baca juga: Pemkab Sleman Siapkan Mal Pelayanan Publik Baru untuk Fasilitasi Instansi dan Masyarakat

Sehingga, Tri menjelaskan, seminar ini menjadi penting untuk memberikan kemanfaatan bagi Pemerintah Indonesia dan Jepang untuk saling bertukar pengalaman dalam hal digitalisasi pelayanan publik.

Hal senada diungkapkan, Deputy Director, International Affairs Office, Local Administration Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan, Mr. Tagashira Shinji.

Dia mengatakan Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan baik dari sisi latar belakang, populasi, dan otonomi daerah.

Namun melalui tukar pengalaman antar kedua negara ini, diyakini dapat memberikan kebermanfaatan yang besar bagi kedua belah pihak ke depannya.

“Saya berharap kerjasama Indonesia – Jepang ini dapat terus berlanjut terutama dalam memberikan “knowledge Exchange” yang mungkin saja dapat diadopsi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di kedua negara” katanya.