TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) akan digelar pada tanggal 24 sampai 28 November 2022 di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Salah satu agenda Munas tersebut yakni pemilihan anggota presidium untuk periode 2022-2027.

Setidaknya ada 40 nama yang sudah dipastikan lolos untuk merebut 9 kursi Presidium MN KAHMI.

Salah satu tokoh yang muncul dari 40 nama tersebut yakni Risman Pasaribu. 

Dia merupakan akademisi di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia dan juga birokrat yang telah purnabakti di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ditemui baru-baru ini, Risman mengungkapkan alasannya untuk maju sebagai Calon Presidium MN KAHMI periode 2022-2027 semata-mata karena ingin mengabdi dan ikut memajukan KAHMI.

Pengalamannya menjadi pengurus MN KAHMI selama tiga periode berturut-turut yakni sejak tahun 2009 hingga tahun 2022 menjadi modal untuk berkiprah lebih jauh dan diberi amanat untuk memimpin KAHMI.

Terlebih dengan Jabatan terakhir yang diamanatkan kepadanya yaitu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen).

"Saya sudah tiga periode menjadi pengurus MN KAHMI. Saya mencalonkan diri sebagai Presidium MN KAHMI ini karena ingin membangun KAHMI ke arah yang lebih baik, KAHMI yang lebih maju dan terus bergerak ke arah perubahan," ujar Risman.

Baca juga: Prof Taruna Ikrar Lebih Pilih Jadi Dewan Pakar KAHMI

Risman menegaskan, majunya sebagai Calon Presiden MN KAHMI tidak ada kepentingan politik apapun, di luar keinginannya membawa KAHMI menjadi organisasi Islam yang merupakan wadah alumni HMI dengan kontribusi yang lebih besar lagi kepada bangsa dan negara.

"Saya 24 tahun menjadi Abdi Negara di pemerintah dan sudah purnabakti di Kementerian Dalam Negeri. Artinya, saya ini sudah teruji baik mengenai keuangan, moral, loyalitas dan integritas," katanya.

Bahkan, lanjutnya, terkait urusan suap menyuap pun dirinya sudah teruji tidak tercemar. Hal ini pun yang ingin dia tegaskan pada Munas KAHMI yang akan segera digelar nanti agar tidak ada lagi yang bermain politik uang atau money politic karena dapat merusak KAHMI.

Baginya, money politic adalah cara-cara yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan menodai proses kaderisasi yang telah dilakukan di HMI selama ini.

"KAHMI ini kan organisasinya alumni HMI. Tempat berkumpulnya para intelektual, insan akademis yang juga harusnya berpegang pada nilai-nilai ke-Islaman, Ke-HMI-an, dan Ke-Indonesiaan. Jadi kalau masih berpolitik uang, itu artinya sudah menjalankan nilai-nilai tersebut. Dan itu merusak KAHMI," tegasnya.

Doktor di bidang ilmu lingkungan tersebut mengusung visi ‘Menjadikan KAHMI yang profesional dalam membangun negeri menuju paradigma baru berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan’.

Visi ini telah diterjemahkan dalam sejumlah poin misi dan program kerja unggulan atau prioritas. Diantara program unggulan yang dicanangkannya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keislaman dan administrasi KAHMI.

Baca juga: Risman Pasaribu Resmi Daftarkan Diri Jadi Calon Presidium KAHMI 2022-2027

Di samping itu, Risman juga ingin KAHMI terlibat aktif dalam pembuatan regulasi apakah itu undang-undang atau peraturan pemerintah dengan bekerja sama dengan DPR RI maupun pemerintah pusat, begitupun di Majelis Wilayah ataupun Majelis Daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan DPRD setempat.

“Karena undang-undang dan peraturan pemerintah ini terkait dengan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia, KAHMI menurut saya harus turut terlibat dalam memberikan gagasan dan idenya sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negeri,” tukasnya.