Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi mengajukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.
Surat berisi nama Yudo Margono diserahkan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno kepada pimpinan DPR, Senin ini.
Setelah surat diterima, DPR akan menindak lanjutinya dengan menyiapkan mekanisme pergantian atau pengangkatan Panglima TNI yang baru.
Adapun komisi yang ditunjuk dalam hal ini adalah Komisi I DPR RI.
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyebut, bahwa KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
TB Hasanuddin pun menyatakan kesiapan Komisi I DPR untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tests) terhadap calon Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono.
"Presiden milih AL. Buat kami selesai, mari kita bawa ke fit and proper test," kata TB Hasanuddin, Senin (28/11).
Sementara, Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut, menilai sudah saatnya Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa berasal dari matra Angkatan Laut (AL).
Kunci Jawaban PAI Kelas 11 Halaman 94 95 96 97 Kurikulum Merdeka, Uji Kompetensi Bab 3 - Halaman all
15 Latihan Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 4 SD Bab 2 Kurikulum Merdeka, Di Bawah Atap
Meski tidak menyebutkan secara spesifik nama KASAL Laksamana Yudo Margono, Hillary mengatakan sudah saatnya Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan kepada matra AL untuk memimpin.
"Kami dari fraksi NasDem khususnya mengingatkan dan memberikan masukan kepada Presiden sudah saatnya tentunya Panglima TNI itu sesuai dengan alur dan jalurnya dan jadwalnya dan sudah skip beberapa kali, sudah saatnya ini dari Matra AL," kata Hillary, Senin.
Baca juga: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat: Dari Sisi Kepatutan Matra Sudah Pas
Hillary yang merupakan legislator termuda di Senayan itu menambahkan bahwa menjadi pertanyaan jika matra AL kembali dilewati hanya untuk mengamankan Pemilu.
"Kalau Panglima TNI pertimbangannya adalah mendekati Pemilu itu kan tanda tanya besar. Indonesia juga negara maritim kan, masa demi Pemilu, kita melewatkan aturan-aturan dan bermacam tradisi yang sudah lewat," kata dia.
Terlebih, menurutnya, tugas dari Panglima TNI bukan untuk mengamankan Pemilu.
"Malah sebenarnya Panglima TNI itu tugasnya untuk menjalankan tupoksinya. Kalau boleh agak sedikit menjauhlah dari dunia politik, tidak boleh berpolitik malah," ucap Hillary.