TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berikut sosok Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang meminta izin tempur ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melawan para pihak menyerang pemerintah.

Video berisi permintaan Benny tersebut belakangan viral di media sosial.

Diduga video itu diambil di sela-sela Nusantara Bersatu, sebuah acara yang diinisiasi para relawan dan dihadiri Jokowi di Gelora Bung Karno, Sabtu (26/11/2022) lalu.

Dalam video tersebut, terlihat Benny mengatakan kepada Jokowi masih banyak serangan terhadap sang presiden beserta kelompok yang pro terhadap Jokowi.

"Kita ini pemenang Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus," kata Benny di hadapan Jokowi dikutip Senin (28/11/2022) kemarin.

Ia kemudian menyarankan kepada Jokowi untuk melakukan amplifikasi program-program keberhasilan Jokowi sebagai bentuk meredam perlawanan.

Benny sekaligus menceritakan kepada Jokowi bagaimana suasana diri para relawan yang tidak segan melawan balik pihak yang menyerang Jokowi.

Baca juga: Benny Rhamdani Jelaskan soal Viral Minta Izin Tempur ke Jokowi: Video Itu Tidak Utuh

"Kedua, kita gemes pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Kalau bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus..," kata Benny.

Jokowi pun merespons dengan bertanya contoh yang dimaksud.

"Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan," ujar Benny.

Kiprah Benny Rhamdani

Lahir di Bandung, 3 Maret 1968, sebelum menjabat sebagai Kepala BP2MI, Benny menjadi anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Utara (2014-2019). 

Beberapa jabatan yang pernah ia pegang di antaranya Wakil Ketua Komite I DPD RI (2014-2017 dan 2017-2017) dan Anggota Badan Sosialisasi MPR (2017-2018).

Benny Rhamdani berlatar belakang seorang aktivis. 

Pria yang menjadi tokoh di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara ini pernah menjadi Wakil Sekretaris Cabang DPC GMNI Cabang Manado (1993-1994) dan Ketua Cabang PMII Cabang Manado selama 2 periode (1994-1997 dan 1997-1999).

Selain itu, Benny Rhamdani pernah menjadi Direktur Eksekutif Komite Perjuangan Pembaruan Agraria (KPPA) Sulawesi Utara (2003-sekarang), serta menjadi PW. Gerakan Pemuda Ansor, Sulawesi Utara selama 2 periode (2004-2009 dan 2009-2014), dan Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (2015-2020).

Bukan hanya bergerak dalam bidang sosial-kemasyarakatan, Benny Rhamdani juga memiliki hobi olahraga, terutama sepak bola, dan pernah menjadi Ketua Asosiasi Kota PSSI Kotamobagu (2015-2019).

Berbagai posisi di kepartaian sudah pernah dijalaninya.

Sebagai putra Bolaang Mongondow, Benny Rhamdani pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi dari Partai PDI Perjuangan selama 3 periode (1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014) dan duduk sebagai Wakil Ketua Komisi.

Terakhir sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura (2015-2024), dimana sebelumnya pernah menjadi Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura (2016-2020).

Benny Rhamdani merupakan Direktur Kampanye Tim Nasional Jokowi - KH Ma’ruf Amin dan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Klarifikasi Benny Rhamdani

Setelah videonya viral, Benny Rhamdani kemudian memberikan penjelasannya.

Menurut Benny, narasi dalam video tersebut tidak tersampaikan secara utuh.

Benny sebagai relawan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu ingin menyampaikan pandangan dan harapan para relawan di seluruh Indonesia.

Baca juga: Relawan Jokowi Akan Kumpul di GBK Besok, Benny Rhamdani: Bukan Agenda Politik

"Jadi itu bukan acara tertutup tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh. Kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit, harusnya dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul kepada presiden kan tidak hanya saya," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Benny menambahkan ada ekspektasi rakyat baik yang dulunya mendukung Jokowi maupun pendukung Prabowo, terlebih ketika Prabowo dan Sandiaga bergabung ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Namun, Benny melihat ketika rivalitas tersebut berakhir, ternyata masih ada hal-hal yang dicari oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Namun, dikatakan Benny, mereka tak melayangkan kritik dan pandangan mereka, tetapi lebih kepada mendelegitimasi pemerintahan

"Lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi menjatuhkan pemerintahan, selalu dengan pola yang sama: penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoaks bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara terakhir," kata Benny.

Menurutnya, hal ini seperti ini terus berulang dan menjadi mesin yang mematikan dan terus diproduksi, yang menurutnya bersumber pada dendam politik yang diformalinkan pasca-Pilpres 2019.

"Jadi istilah formalin itu ya karena diformalin jadi awet padahal ekspektasi publik rakyat termasuk kami, dengan bergabungnya Prabowo dan Sandi udah selesai tentang rivalitas, kontestasi demokrasi pilpres, bangun bangsa ini bersama-sama baik pendukung jokowi maupun bukan," kata dia.

Karena dasar itulah, dirinya menilai perlu disampaikan kepada Presiden Jokowi bagaimana pandangan para relawan.

"Masa rakyat Indonesia mayoritas tidak boleh marah? Pasti marahlah. Mereka akan lebih berpikir tentang eksistensi dan keutuhan bangsa mereka dan kami pasti berpikir tentang perjalanan bangsa," kata dia

"Pak Jokowi bisa berakhir 2024, tapi bangsa ini harus terus berjalan siapapun pemimpinnya nanti. Cara pandang kami kan masa depan, visioner," tandasnya.