Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengaku belum menemukan bukti dugaan intervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pusat ke Daerah.
"Sampai sekarang kita belum menemukan buktinya," kata Rahmat saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Rahmat menuturkan Bawaslu belum menurunkan tim untuk menyelidiki dugaan intervensi tersebut.
"Belum. Karena kan lihat dulu proses dari temuan teman-teman di lapangan. Kalau memang kasak kusuk di belakang layar kemudian tidak bicara dengan Bawaslu ya kami tidak dapat menemukan informasi awalnya," ujarnya.
Ia pun meminta masyarakat agar melapor ke Bawaslu ketika adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
Baca juga: KPU Pastikan Bakal Hadir dalam Mediasi dengan Partai Ummat di Bawaslu Pekan Depan
"Iya ke Bawaslu. Bawaslu kemudian melaporkan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu)," ungkapnya.
Sebelumnya, Partai Ummat mengaku mendapat informasi perihal adanya dugaan intervensi KPU pusat terhadap daerah perihal verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024.
"Menutut DKPP untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan KPU Pusat ke KPU Provinsi dan Daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan daerah," kata Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais di kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2022).
Baca juga: Bawaslu Terima Gugatan Partai Ummat ke KPU, Permohonan Lengkap dan Penuhi Syarat, akan Dimediasi
Amien Rais pun mendesak agar oknum-oknum tersebut segera diberhentikan sebelum Pemilu 2024.
"Dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran," ujarnya.
Sementara, Anggota KPU RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay menyebut beberapa anggota KPUD diancam sehingga melakukan manipulasi data.
Hadar meyakini bila dilakukan investigasi pasti menemukan banyak dugaan manipulasi.
Namun, ia menyebut beberapa Anggota KPUD takut memberikan informasi lantaran diancam.
"Ini kalau mau dikejar ini banyak. Tapi kalau mau minta mereka semua takut untuk memberikan itu. Kenapa? Ternyata mereka ini dipaksa, diancam," kata Hadar dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022.
Baca juga: Bawaslu Sebut Anies Terkesan Curi Start Kampanye Pilpres, PKS: Jangan Ngadi-ngadi!
Hadar memaklumi beberapa anggota tersebut takut lantaran khawatir tak lolos dalam seleksi berikutnya ketika membocorkan informasi.
"Ya dimaklumi karena ada sebagian yang baru satu periode, sebentar lagi ada seleksi. Jadi mungkin mereka berfikir 'oh nanti saya enggak bisa lolos'," ujarnya.
Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) itu menyayangkan pihak yang meminta agar memanipulasi data.
Sebab menurut Hadar, para Anggota KPUD bahkan rela melakukan pengecekan keanggotaan Parpol hingga ke pelosok daerah.
Lalu, dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota diputuskan dan ditandangani, namun tiba-tiba ada perintah untuk merubahnya.
"Nah jadi mulai lah rame di antara mereka kok dirubah ini tidak sesuai kalau kita rubah. Tidak sesuai dengan hati nurani kita, akhirnya terbelah teman-teman di lapangan itu, ada yang setuju ada yang tidak mau," katanya.