TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merayakan HUT ke-18 di gedung anyar Peradi Tower, Jakarta Timur, Rabu (21/12/2022).

Ketua Umum (Ketum) DPN Peradi, Prof. Dr. Otto Hasibuan mengatakan, telah banyak badai dan hiruk pikuk yang telah dilalui. Namun hal tersebut diyakini akan membawa Peradi semakin baik ke depannya.

“Perjalanan Peradi tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya ke depan Peradi akan semakin baik,” katanya.

‎Otto menyampaikan, dalam HUT ke-18 dan menyongsong tahun 2023, Peradi mempunyai tiga resolusi. Pertama, terus berjuang mewujudkan single bar merupakan keniscayaan sebagaimana amanat UU Advokat.

‎“Kami terus berjuang mempertahankan single bar, itu tidak akan pernah berhenti karena kami yakin single bar itu suatu keharusan (is a must) dan terbaik, terutama bagi pencari keadilan,” katanya.

Ia menjelaskan, meskipun secara de jure bahwa organisasi advokat menganut asas wadah tunggal, namun kenyataanya (de facto) banyak organisasi advokat menyelenggarakan kewenangan negara yang sebenarnya hanya diberikan kepada Peradi. Hal itu menurutnya akibat Surat Ketua MA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015.

‎“Kalaulah MA mau konsisten terhadap UU Advokat, UU Advokat menyatakan single bar, ini sudah selesai. Dahulu kita bilang enggak ada UU makanya enggak single bar, sehingga banyak organisasi,” tuturnya.

Setelah ada UU Advokat, harusnya MA mematuhinya dan tidak boleh menyatakan karena Peradi pecah maka menjadi multi bar.

“Enggak bisa. Dia bahkan yang menyatakan UU apapun harus dilaksanakan. Jadi harus single bar. Jangan dibalik-balik,” ucapnya.

Kedua, lanjut Otto, ‎terus menjaga independensi organisasi dan advokat sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang mencampuri atau mengintervensi kemandirian advokat.

Baca juga: Partai Ummat Ajukan Keberatan ke Bawaslu, Tunjuk Denny Indrayana Jadi Advokat Pendamping

Sebab, kalau sudah bisa diintervensi maka organisasi advokat tidak bisa lagi menjalankan tugasnya secara independen dalam membela para pencari keadilan. 

Karena itu, ucap Otto, Rakernas Peradi di Batam, baru-baru ini, menyatakan‎, Putusan MK No. 91/PUU/2022‎ mengenai masa jabatan pimpinan organiasi advokat maksimal dua periode, baik berturut-turut atau tidak, tidak mempunyai daya eksekusi (non executable) karena bertentangan dengan UU Advokat.

“Ketiga, kita harus mempertahankan dan meningkatkan agar kualitas advokat ini tetap profesional dan beritegritas,” ‎ujarnya.

Dalam HUT ke-18 yang dihadiri sejumlah jajaran pengurus DPN dan DPC Peradi, dilakukan potong tumpeng, gunting pita pembukaan tirai plang nama Peradi Tower, dan penyerahan bantuan sembako kepada warga sekitar yang membutuhkan.