TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta, yang terdiri dari gerakan mahasiswa yaitu: HMI, IMM, HIMA PERSIS, KMHDI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, dan PMII, merefleksikan dan mengevaluasi kondisi bangsa Indonesia selama tahun 2022.
Ketua Umum Pimpinan Wilayah Hima Persis DKI Jakarta Musthafa Bayyin menerangkan, hal tersebut demi menjalankan peran dan fungsi mahasiswa sebagai agent of change dan social control.
"Dari aspek ekonomi, ancaman resesi global 2023 menerjang Indonesia. Keadaan ini dapat kita lihat nyata dengan adanya berbagai resiko yang muncul kepermukaan," tuturnya di Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Di antaranya laju inflasi tinggi, fenomena strong dollar, krisis pangan hingga perang yang jauh dari kata 'damai' menjadi alarm bagi Indonesia untuk bersiap menghadapi krisis ekonomi.
"Tingginya angka inflasi yang mecapai 5,42 persen (yoy) diantaranya disebabkan oleh krisis pangan yang terjadi dan kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM," katanya.
Skor Indeks Ketahanan Pangan Global Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada 2022. Nilai ini menempatkan Indonesia berada dalam peringkat 63 dari 113 negara.
Dia menilai, ketersediaan pasokan, kualitas dan keamanan, serta berkelanjutan dan adaptasi pangan di Indonesia masih sangat lemah.
Selain itu, hal yang lain yang perlu jadi perhatian adalah pernyataan dan data yang digunakan oleh para menteri sering kali berbeda.
"Contohnya mengenai data surplus beras yang disebutkan Menteri Pertanian sebesar 7 juta ton bertentangan dengan peryataan dari Menteri Perdagangan dan Direktur Utama Perum Bulog," ujar dia.
"Setelah diverifikasi ulang ternyata stok cadangan beras pemerintah (CBP) berada di bawah batas aman 1,2 juta ton dan pemerintah memutuskan untuk melakukan impor," imbuhnya.
Dari aspek sosial, ketimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat semakin luas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total penduduk Indonesia.
Baca juga: KALEIDOSKOP 2022: 5 Kasus Hukum di Lingkungan TNI yang Gegerkan Publik
"Sedangkan berbagai media mengekspos kekayaan para pejabat publik yang sangat luar biasa," katanya.
Dari aspek politik, ditunjuknya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menggantikan Gubernur Anies Baswedan menuai banyak pro-kontra. Baru menjabat beberapa bulan namun PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dinilai telah menuai berbagai kontoversial.
"Di antaranya, anggaran APBD DKI Jakarta yang dinilai tidak berpihak kepada kebutuhan masyarakat, banyaknya kebijakan Anies Baswedan yang dihapuskan tanpa alasan yang jelas, banyaknya pejabat pemprov DKI Jakarta yang diganti," tambahnya.