"Indonesia adalah mitra penting Tiongkok dalam membangun peradaban dunia yang lebih baik," katanya.

Menurutnya keberadaan Ormas-Ormas Islam di Indonesia sangat strategis bagi dunia, khususnya dalam membangun citra Umat Islam yang ramah, damai dan toleran.

"Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok siap sedia untuk bekerjasama dengan LPOI, untuk meningkatkan hubungan Muslim Tiongkok dan Muslim Indonesia serta dalam mewujudkan Peradaban Dunia yang lebih baik," kata Mr. Lu Kang dalam sambutannya.

Membuka Catatan Kritis Refleksi Akhir Tahun, Ketua Umum LPOI Prof.  KH Said Aqil Siroj  menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia dan para pihak berkepentingan tidak boleh hanya mengekspolitasi sumberdaya alam di Indonesia dan melupakan keseimbangan ekologis dan melupakan masa depan generasi bangsa.

"Kemitraan strategis yang dibangun oleh pemerintah dengan para pihak, tidak boleh menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan dan merugikan, serta tak boleh membuka peluang bagi terciptanya neo Kolonialisasi,"  ujarnya.

"Demikian halnya kerjasama yang dibangun harus diiringi dengan transfer pengetahuan dan keahlian serta dibarengi dengan pengakuan atas kedaulatan bangsa," ujar Kyai Siad.

Catatan Penting Refleksi akhir tahun 2022 LPOI, yang disampaikan oleh Ketua Umum Prof. DR. KH Said Aqil Siroj adalah sebagai berikut:

LPOI mengapresiasi Langkah pemerintah untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Namun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius.

Diantaranya:

1. Pemerintah tidak boleh hanya sekedar mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver, dalam menghadapi ancaman perang biologi dengan berbagai serbuan agenda-agenda Pandemi. Demikian halnya harus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang, ditengah agenda global driver yang mengarahkan pada kesatuan mata uang digital.

2. Koloniasisasi Digital harus segera di Akhiri, dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan Divice, Network dan Aplication. Kedaulatan Data dan Informasi serta Kedaulatan Siber harus dijaga, dan tak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak pihak berkepentingan, agar kedaulatan nasional tidak terkoyak.

3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Rakyat harus mendapatkan Hak yang sama dalam segala hal dan tak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki. Redistribusi Aset, Redistribusi Lahan dan Hutan tak boleh di monopoli dan hanya sekedar manipulasi. Kesempatan Berusaha haru lebih di buka seluas luasnya bagi semua pihak bukan hanya untuk dikuasai oleh kongsi kongsi tertentu di Negeri ini. Anak Anak Muda harus lebih diberi porsi dan ruang berkreasi agar lebih produktif dan lebih berkontribusi pada negeri.

4. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus di junjung tinggi. Keselamatan dan Nyawa Manusia Indonesia harus di utamakan dan tak boleh disia-siakan. Berbagai Tindakan Kekerasan yang telah merugikan kemanusiaan dan menghilangkan nyawa manusia harus di hentikan dan tragedi kanjuruhan harus diusut setuntas tuntasnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ekologis dan ancaman terorisme harus selalu harus di waspadai. Pemerintah Tidak Boleh Lengah dalam menghadapi berbagai tantangan ancaman, tantangan dan gangguan yang mungkin terjadi.

5. Persatuan dan Kesatuan Indonesia harus di perkuat, terutama dalam menghadapi dan mewaspadai turbulensi politik menyongsong tahun politik 2024. Pemerintah harus mewaspadai politisasi agama, lebih tegas dan lebih berani melarang penyebarluasan Ideologi Wahabi, Salafi, Khilafah dan Takfiri. Segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti Pancasila, profokasi anti NKRI dan Provokasi Anti Pemerintah yang mengancam kesatuan dan keamanan nasional. Pemulihan terhadap kepercayaan Rakyat terhadap apparat kepolisian, TNI dan para penegak hukum harus segera dipulihkan, agar keamanan dan pertahanan semakin kuat menghadapi berbagai turbulensi.

6. Tak boleh ada lagi “Penyelenggara Negara” yang menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan membangun eksistensi apalagi hanya demi sebuah posisi. Penyelenggara Negara harus rela mengabdi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Ibu pertiwi, bukan mengeksploitasi dan mengakuisisi jejaring dan sumberdaya negeri untuk pribadi.

7. Kehidupan Beragama yang ramah damai dan toleran harus ditingkatkan. Dengan memupuk dan menyemai sikap ramah damai dan toleran di lingkungan Pendidikan, di rumah tangga dan di kehidupan sosial. Ruang ruang media sosial harus di isi dengan narasi dan kontra narasi yang menggaungkan kebhinnekaan dan toleransi. Sehingga Pancasila masih terus terpatri di sanubari setiap anak negeri.