Baca tanpa iklan
AKBP Bambang Kayun lalu memberikan saran, di antaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan pada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.
Menindaklanjuti permohonan dimaksud, AKBP Bambang Kayun lalu ditunjuk sebagai satu di antara personel untuk melakukan verifikasi termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri.
Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama Emilya Said dan Herwansyah di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri.
AKBP Bambang Kayun ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan.
"Dalam perjalanan kasusnya, Emilya Said dan Herwansyah lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri," ucap Firli.
2. AKBP Bambang Kayun Terima Suap dan Gratifikasi
Atas saran lanjutan dari AKBP Bambang Kayun, Emilya dan Herwansyah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penetapan tersangka.
Mulai saat inilah AKBP Bambang Kayun diduga menerima suap total Rp 6 miliar, mobil mewah berupa Toyota Fortuner, dan gratifikasi sejumlah Rp 50 miliar.
Uang suap diterima beberapa tahap. Yang pertama Bambang menerima uang Rp 5 miliar dari Emilya dan Herwansyah pada Oktober 2016.
Teknis pemberian uang suap itu melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan perwira polisi itu.
Selama proses pengajuan praperadilan, diduga AKBP Bambang Kayun membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan bahan materi isi gugatan praperadilan.
Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah.
"Tersangka BK, sekitar bulan Desember 2016 juga diduga menerima satu unit mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK," ungkap Firli.
Mobil tersebut adalah Toyota Fortuner.
Baca juga: Profil AKBP Bambang Kayun, Tersangka Suap dan Gratifikasi yang Diduga Terima Uang Rp 56 Miliar