Baca tanpa iklan
"Mereka membantu presiden dan yang berhak menilai prestasinya Presiden Indonesia."
"Jadi kita serahkan saja mekanisme evaluasi ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi diberikan wewenang konstitusional termasuk jika ingin reshuffle," pungkasnya.
NasDem Minta PDIP Tak Gaduh soal Reshuffle
Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali, meminta pada PDIP agar tak ribut-ribut soal reshuffle kabinet.
Ia juga meminta pada PDIP agar tak mengadu NasDem dengan Presiden.
Baca juga: Update Rencana Reshuffle: 2 Menteri NasDem Diminta Mundur, Plt Ketua Umum PPP Temui Jokowi
"Supaya tidak gaduh begitu. Jadinya, jangan mengadu presiden dengan NasDem karena, kita ini kan, NasDem dengan presiden enggak ada hal yang luar biasa," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).
Menanggapi hal itu, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menerima saran dari Ahmad Ali.
Meski demikian, Hasto menilai selama ini PDIP tak pernah membuat gaduh.
"Ya, kita terima sarannya. Yang jelas, kita tidak pernah membikin gaduh," kata Hasto di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Hasto mengatakan, PDIP mengedepankan etika politik.
Prinsip tersebut, menurut dia, juga dipegang PDIP ketika menanggapi isu reshuffle.
PDIP menghormati apapun keputusan Jokowi terkait perombakan kabinet.
"Tetapi, reshuffle kan menjadi hak prerogratif presiden. Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak presiden dan presiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut," tandasnya.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Taufik Ismail/Chaerul Umam/Fersianus Waku, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)