News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemilu 2024

Istana Bantah Tudingan Intervensi Verifikasi Parpol Peserta Pemilu, Moeldoko: Enggak Ada Kepentingan

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. Istana Bantah Tudingan Intervensi Verifikasi Parpol Peserta Pemilu, Moeldoko: Enggak Ada Kepentingan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah kabar yang menyatakan bahwa pihak Istana melakukan intervensi dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.

Dugaan itu sebelumnya diungkap oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dalam rapat di Komisi II DPR.

Moeldoko menegaskan bahwa Istana tidak memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Enggak ada kepentingan dari Istana," tutur Moeldoko usai mengikuti rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di Istana Wapres, Jln Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Moeldoko mempertanyakan tudingan intervensi tersebut diarahkan ke pihak mana.

Jika tudingan tersebut dialamatkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD, dirinya meminta hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan.

"Ini siapa (yang dituding). Kalau Menko Polhukam, tanya ke Menko Polhukam. Yang jelas, di Istana nggak ada itu (intervensi)," ujar Moeldoko.

Dalam rapat dengan DPR, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membeberkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antaranggota KPU di sebuah provinsi, yang mengungkit soal dugaan upaya membuat data keanggotaan Partai Gelora memenuhi syarat (MS) di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Percakapan itu menyebut nama beberapa anggota KPU RI, di antaranya Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Sekjen KPU RI Bernad Sutrisno, dan beberapa institusi negara.

Terkait tangkapan layar tersebut, Moeldoko mengatakan hal ini perlu dikonfirmasi lagi ke pihak-pihak yang terkait.

"Ini perlu dikonfirmasi lagi," pungkas Moeldoko.

Diberitakan sebelumnya Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Rabu (11/1/2023).

Pada rapat tersebut, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Hadar Nafis Gumay membeberkan dugaan kecurangan saat tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.

Sembari menjelaskan lewat bukti tangkapan layar pesan, Hadar mengungkapkan dugaan kecuraan hingga intimidasi yang diperoleh anggota KPU di daerah.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini