Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada ratusan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan DPR Daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW, Almas Ghaliya Putri Sjafrina mengatakan ratusan pejabat itu terjaring perkara korupsi selama periode 2010 hingga 2019.

“Dari kajian ICW, paling tidak sepanjang 2010-2019, kami mencatat ada 586 Anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi,” kata Almas dalam Forum Diskusi Denpsar 12 bertajuk Perubahan Sistem Pemilu dan Dampaknya Bagi Demokrasi yang digelar secara virtual, Rabu (22/2/2023).

Selain legislator, ICW juga mencatat ada ratusan kepala daerah yang terjaring praktik korupsi. Tepatnya ada 294 kepala daerah yang berurusan dengan hukum akibat perkara rasuah.

“Karena politik uang, korupsi politik juga banyak terjadi di Pilkada, ada 294 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat hukum,” ujar Almas.

Ia menjelaskan bahwa banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka korupsi bagi legislator dan kepala daerah. Satu di antaranya ialah tingginya biaya Pemilu. Namun ini bukan menjadi satu-satunya faktor pemicu korupsi.

“Bahwa ada faktor pemilu berbiaya tinggi itu salah satunya. Faktor yang lain misalnya orientasi kandidat atau calon mengikuti kontestasi pemilu, penting juga kita lihat hari ini,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Almaa, faktor lainnya adalah aspek hukum. ICW menilai sanksi atas tindakan korupsi masih belum menjmbulkan efek jera.

Hal itu tercermin dari vonis yang umunya cenderung rendah, pasal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang masih belum maksimal hingga belum adanya upaya pencabutan hak politik bagi pelaku.

Baca juga: Skor Indeks Persepsi Korupsi Turun, ICW Salahkan Pemerintah dan DPR

“Kalau kami di ICW melihatnya hari ini korupsi rasanya masih tepat dipndang sebagai satu kejahatan yang lebih besar untungnya daripada risikonya,” tuturnya.

Di sisi lain, Almas menyebutkan bahwa tingginya angka korupsi kepala daerah dan Anggota DPR bukan hanya karena adanya praktik politik uang dan biaya Pemilu yang tinggi akibat sistem proporsional terbuka.

Namun, lanjut dia, ini lebih mendasar kepada orientasi dari masing-masing individu yang maju sebagai caleg maupun kepala daerah itu sendiri.

“Ini lebih ke bagaimana pilihan atau perilaku elite politik itu sendiri untuk melakukan strategi pemenangan atau mengambil hati dari pemilih agar memilih calon,” tuturnya.