News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Reformasi Birokrasi di Indonesia Membutuhkan Data Desa Presisi

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi desa. Yudonegoro menegaskan pentingnya basis data desa dan kelurahan untuk memperkuat Keistimewaan Yogyakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kawasan Makam Panembahan Giriloyo di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lokasi kick off Data Desa Presisi (DDP).

DDP merupakan temuan Dr. Sofyan Sjaf dari Institut Pertanian Bogor.

Temuan ini dikolaborasikan dengan hasil penelitian disertasi Dr Rieke Diah Pitaloka di FISIP Universitas Indonesia terkait pentingnya data dasar negara yang akurat dan aktual, yang direproduksi melalui pendataan desa dengan menggabungkan pendekatan top down dan bottom up.

DDP mengintegrasi data spasial (lima jenis peta) dengan data numerik , khususnya lima aspek kesejahteraan rakyat (kesra) yang diamanatkan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945.

KPH Yudonegara, Kepala Biro Tapem DIY, mengapresiasi kegiatan DDP di Desa Wukirsari.

Di kesempatan tersebut Yudonegoro menegaskan pentingnya basis data desa dan kelurahan untuk memperkuat Keistimewaan Yogyakarta.

"Agar kebijakan pembangunan dan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan lebih baik, terukur, terencana, tepat sasaran dan cepat," ujarnya dalam keterangan yang diterima pada Minggu (26/2/2023).

Hasil uji coba DDP tersebut direncanakan akan diintegrasikan dengan aplikasi kelurahan yang telah dibangun Pemerintah Provinsi DIY.

Ketua DPRD Kabupaten Bantul Hanung Raharjo mendorong agar praktik DDP di Desa Wukirsari menambahkan beberapa parameter kebudayaan, yang sangat penting bagi konservasi dan revitalisasi kebudayaan di Bantul, yang mampu meningkatkan ekonomi warga Bantul dengan tetap menjaga kearifan lokal desa dan kelurahan.

Baca juga: Demokrat Minta Pembangunan Infrastruktur Harus Sampai ke Desa

"Praktek DDP sendiri merupakan pendataan pedesaan yang melibatkan warga desa dan aparatur desa. Tim spasial dan sosial, serta enumerator pendataan yaitu pemuda desa dari setiap RT atau dukuh," ujarnya.

Hadir pula di kesempatan tersebut sejumlah tokoh seperti Sultan Kanoman XII, Manajer Area PLN DIY, Hanung Raharjo (Ketua DPRD Bantul), hingga lurah, pamong dan aparat Desa dari Kecamatan Imogiri (Wukirsari, Mangunan, Muntuk, Imogiri).

Untuk diketahui, Panembahan Giriloyo atau Sultan Abdul Karim adalah Sultan Cirebon V yang menikah dengan keturunan Raja Mataram, Sultan Agung.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini