Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan memeriksa anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Tanah di Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2018-2019.

"Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, atas nama H Mohamad Taufik, anggota DPRD DKI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (14/3/2023).

Belum diketahui apa yang akan digali dari M. Taufik.

Namun Taufik pernah diperiksa berkaitan kasus ini pada Kamis, 8 September 2022 kemarin.

Baca juga: 6 Ruangan Digeledah KPK, Termasuk Ruang Kerja Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi dan M Taufik

Saat itu KPK sempat mencecar M. Taufik terkait penganggaran untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"M. Taufik (anggota DPRD), saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait pengetahuan saksi mengenai pembahasan anggaran di DPRD DKI diantaranya untuk pengadaan tanah yang berlokasi di Pulo Gebang," ujar Ali Fikri beberapa waktu lalu.

Selain M. Taufik, pada hari ini juga diagendakan pemeriksaan terhadap lima saksi lainnya dalam kasus ini.

Mereka yakni Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Firmansyah, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Agus Himawan Widiyanto.

Kemudian PNS/Staf pada Sekretariat Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Safruddin, Senior Manajer Divisi Keuangan dan Akuntansi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mohamad Wahyudi Hidayat, dan pegawai Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yulia Afifah Noerjanah.

Sebelumnya, KPK menemukan bukti baru dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Kasus ini diduga merugikan keungan negara ratusan miliar rupiah.

Bukti baru ditemukan usai menggeledah beberapa ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Beberapa ruangan yang digeledah tim penyidik yakni ruang kerja Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD M Taufik. Penggeledahan dilakukan pada Selasa, 17 Januari 2023.

"Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta," ujar Ali Fikri, Rabu (18/1/2023).