TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan Fecho mengomentari  pidato politik Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kemarin.

Irwan yang juga menjadi Ketua Panitia Pidato Politik AHY itu memaparkan dalam pidato politik tersebut, AHY mengedepankan isu-isu hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia karena sangat krusial dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik. 

"Dibutuhkan niat dan usaha untuk mereformasi hukum dan peradilan untuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena hukum harus menjadi landasan bagi kemajuan bangsa dan negara," kata Irwan kepada wartawan Rabu (15/3/2023).

Selanjutnya, kata Irwan, AHY juga menekankan pentingnya menjaga demokrasi dengan memastikan Pemilu yang jujur dan adil. 

Baca juga: Demokrat Ungkap Alasan AHY Tak Singgung Nama Anies Baswedan saat Pidato Kebangsaan di Hadapan Kader

Dibutuhkan partisipasi politik dari seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat demokrasi. 

Dalam konteks tersebut, AHY menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia tidak terjebak dalam politik identitas atau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. 

Dalam pidatonya AHY juga menegaskan bahwa kecurangan dalam Pemilu akan merusak demokrasi dan kredibilitas negara.

"Oleh karena itu, AHY menyerukan agar seluruh pihak terlibat dalam Pemilu untuk menjunjung tinggi etika dan prinsip kejujuran dalam proses Pemilu," ucapnya.

Irwan menambahkan AHY juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. 

Tak Singgung Anies

Sementara itu, Pengamat politik Arifki Chaniago menyoroti pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang disampaikan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023) kemarin.

Hal menarik dari pidato AHY, jelas Arifki, adalah ihwal tidak adanya sama sekali nama Anis Baswedan dan Koalisi Perubahan disebut. 

Pria yang juga merupakan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini menyatakan pidato AHY ini memang identik dengan internal demokrat. 

Namun, kehadiran banyak kader dalam pidato tersebut belum dimanfaatkan oleh AHY untuk mendukung Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. 

Sinyal ini bisa saja terjadi akibat tidak adanya kepastian dari NasDem dan PKS untuk nasib AHY di koalisi perubahan. 

"Koalisi Perubahan ini masih sendiri-sendiri. Meskipun ketiga partai sudah menyatakan dukungan kepadaAnies Baswedan," kata Arifki dalam keterangannya, Rabu (15/3/2023).

"Tetapi, saya melihat demokrat menunggu dari NasDem dan PKS terkait posisi AHY sebagaicawapres Anies", sambungnya. 

Sikap politik pribadi Partai Demokrat, lanjut Arifki, menunjukkan pihaknya ingin ambil langkah duluan daripada menunggu NasDem yang satu kakinya masih berada di pemerintahan.

Sejauh ini Arifki melihat NasDem masih dilema dalam sikap politiknya kepada Anies. Ia menilai bisa saja NasDem ingin mengkolaborasi narasi pemerintah dan oposisi. NasDem dinilai punya kepentingan elektoral pada dua sisi. 

Jika hal ini dilakukan oleh NasDem, kemungkinan wakil Anies tidak nanti bukanlah AHY. Maka dari tu, jika kepastian dari NasDem dan PKS masih lama, kemungkinan Demokrat bakal menawarkan diri pada partai lain.

" Pidato AHY itu memberikan pesan politik bahwa Koalisi Perubahan tidak mungkin tegas mengkritik pemerintahkarena belum jelasnya posisi NasDem," jelasnya.

"Sepertinya AHY ingin mengiring sendiri sikap demokrat kehadapan rakyat tanpaharus menunggu AHY bakal menjadi cawapres Anies atau tidak", Arifki menambahkan. 

Penulis: Chaerul/Mario